Pribumi.co.id, Pangkep – Pemerintah pusat membawa kabar menggembirakan bagi para guru honorer di seluruh Indonesia. Mulai Juli 2025, guru non-ASN akan mendapatkan tambahan insentif, termasuk bagi mereka yang belum memiliki sertifikasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan skema penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr Fajar Riza Ul Haq, usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (12/6).
“Pemerintah mengubah skema pemanfaatan dana BOS, khususnya dalam hal pembayaran honor bagi guru honorer,” ujar Fajar kepada wartawan.
Menurutnya, alokasi pembayaran honor dari dana BOS kini memiliki batasan yang berbeda antara sekolah negeri dan swasta. Untuk sekolah negeri, maksimal hanya 20 persen dari dana BOS yang boleh digunakan untuk honor. Sementara di sekolah swasta, angkanya bisa lebih longgar, yakni hingga 40 persen.
Namun, pembatasan itu tak serta-merta mengurangi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru non-ASN. Fajar menyebut, kebijakan baru ini dibarengi dengan pemberian insentif langsung dari pemerintah pusat.
“Guru non-ASN yang sudah tersertifikasi akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan mulai tahun ini. Sementara bagi yang belum tersertifikasi, insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan akan mulai diberikan mulai Juli mendatang,” jelasnya.
Langkah ini, kata Fajar, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini kerap menjadi sorotan banyak pihak. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar program ini bisa berjalan maksimal.
“Memang kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda. Tapi kami berharap perbaikan ini bisa berkelanjutan. Mungkin belum bisa menjawab 100 persen harapan guru honorer, tapi paling tidak setengahnya sudah kita jawab,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Seminar Nasional Pendidikan ini diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pangkep.
