Luhut Minta Kritik yang Sopan, Pengamat: Jangan Tutupi Gagalnya Kebijakan

  • Bagikan
Ilustrasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan bersama pengamat politik Adi Prayitno. (Dok: Arya/Pribumi).

Pribumi.co.id, Jakarta — Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, soal pentingnya menjaga sopan santun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah memantik reaksi dari kalangan akademisi.

Salah satunya datang dari pengamat politik Adi Prayitno, yang menyindir balik pernyataan Luhut dengan nada tajam namun tetap berkerangka analisis.

“Yang bikin negara hancur itu koruptor dan pejabat publik yang tak bekerja untuk rakyat,” tulis Adi lewat akun X miliknya, Jumat, 4 April 2025.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menilai kritik dari masyarakat bukanlah ancaman, melainkan ekspresi cinta pada negara.

Adi, yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tak berhenti di situ. Ia meminta Luhut memberi contoh konkret tentang bagaimana bentuk kritik yang sopan dan beretika.

“Bagaimana cara kritik yang sopan dan beretika ya? Kalau ada contohnya oke juga dishare,” tulisnya, menyelipkan nada satir.

Pernyataan Luhut sebelumnya disampaikan usai bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Senin, 31 Maret lalu.

Di hadapan wartawan, ia mengingatkan agar kebebasan berdemokrasi tak menggerus budaya sopan santun dalam bertutur.

“Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita berbicara, berbahasa,” ujar Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya menghargai jasa para tokoh yang dianggap telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

“Tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya untuk negeri ini, mudah berburuk sangka,” lanjutnya.

Pernyataan Luhut itu muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk isu hilirisasi, ketimpangan ekonomi, hingga masalah netralitas aparatur negara menjelang Pilkada.

Di media sosial, pernyataan Luhut memicu perdebatan soal batas antara etika dan pembungkaman.

“Justru di negara demokrasi, kritik adalah vitamin. Bukan racun,” ujar Adi.

Di ruang publik yang makin terbuka, kritik dan sopan santun tampaknya sedang menegosiasikan ulang ruang dan batasnya.

  • Bagikan