Pribumi.co.id Pangkep — Di Kabupaten Pangkep, sebuah percakapan WhatsApp yang beredar pada pekan ini menggeser tenang menjadi gelisah. Cuplikan chat itu—yang diduga berasal dari anggota DPRD Pangkep berinisial HI – muncul sebagai potongan kalimat berbahasa daerah, namun cukup jelas untuk memantik api kecurigaan: soal 20 persen jatah, 10 persen kepala sekolah, serta kekhawatiran menyangkut kejaksaan dan polisi.
Percakapan itu tidak lebih dari dua screenshot. Tapi dua screenshot itulah yang kini bergulir seperti bola salju, menabrak reputasi, membuka simpul dugaan, dan memaksa partai hingga DPRD memberi penjelasan.
Percakapan itu muncul pertama kali melalui fitur story WhatsApp. Tidak ada konteks. Tidak ada penjelasan sebelum atau sesudahnya. Hanya dua kalimat panjang yang tampak seperti pembahasan internal terkait proyek swakelola.
Potongan itu berbunyi:
“Janganki harap bisa na ambil 20% itu kerja seokololah krn banyaki dibagi-bagi di situ, disebabkan 10% mn kepala sekolah, mana kejaksaan mana polisi, takutnya nanti emil tidak cukupki pembayarannya…”
“Pengharapannya itu boska kita sendiri kelolai, tdk natauki bilang dijualki pekerjaannta.”
Percakapan itu tersebar tidak hanya di WhatsApp, tetapi masuk ke Facebook dan TikTok. Dalam hitungan jam, ia menjadi percakapan desa, perbincangan warung kopi, lalu naik derajat menjadi isu politik daerah.
Pada percakapan itu muncul nama-nama panggilan seperti Pablo, Emil, dan Emman. Namun tak ada satupun media yang bisa memastikan siapa mereka. Identitasnya mengambang.
Yang pasti, publik melihat pola: sebuah diskusi internal soal pekerjaan swakelola, entah proyek pendidikan, entah proyek pembangunan fisik. Namun satu hal pasti: narasi “persentase fee” membuat isu ini meledak.
Hingga kini, belum ada pernyataan dari HI. Nomornya disebut tidak aktif. Seolah dirinya menghilang tepat saat publik menunggu penjelasan.
DPD Partai NasDem Pangkep bergerak cukup cepat. Sekretarisnya, Abd Kadir Emo, mengumumkan pemanggilan HI secara internal. “Kami butuh klarifikasi,” katanya pada minggu (23/11/2025.
Langkah ini tampak sebagai upaya menjaga citra partai. Sebab jika HI benar terlibat dalam percakapan itu, implikasinya bukan hanya masalah etika, tapi kredibilitas politik.
Namun sumber internal NasDem mengakui: “Kami juga baru tahu dari media. Klarifikasi ini penting untuk memutus spekulasi.”
Pertanyaannya: bagaimana memanggil kader yang nomor ponselnya tak aktif?
Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep mengaku mengetahui percakapan viral itu bukan dari laporan resmi, tetapi dari media sosial. Mereka masih menunggu laporan masyarakat.
BK seperti berdiri di tengah persimpangan:
Menindak tanpa laporan berisiko,
Menunggu laporan terlalu lama bisa membuat publik menilai DPRD abai.
Dalam situasi seperti ini, lembaga etik sering kali hanya bisa menunggu bola datang.
Swakelola adalah skema yang sensitif: tanpa lelang, tanpa kontraktor, dikelola langsung. Transparansi adalah ruhnya.
Karena menyebut unsur kepala sekolah dan aparat hukum.
Walau tidak terbukti, penyebutan unsur ini membuat publik bertanya: apakah percakapan ini gambaran kecil dari sistem yang lebih luas?
Karena diduga melibatkan seorang legislator aktif.
Di banyak daerah, isu proyek dan legislator adalah kombinasi yang mudah menyulut keresahan politik.
Percakapan itu menimbulkan tiga pertanyaan besar:
Pertama, apakah percakapan itu asli atau hasil editan?
Kedua, apakah akun tersebut benar milik HI?
Ketiga, apakah ada proyek nyata yang berkaitan dengan percakapan itu?
Tanpa klarifikasi, semua pertanyaan itu berubah menjadi ruang kosong yang diisi oleh spekulasi publik.
Para aktivis pendidikan di Pangkep menyebut proyek swakelola sekolah sering kali rawan mark-up dan minim pengawasan. Dalam beberapa kasus, pengelola sekolah tidak sepenuhnya memahami teknis anggaran. Kondisi seperti ini menjadi lahan empuk bagi pihak eksternal untuk masuk.
Walau tidak ada bukti bahwa percakapan ini berkaitan dengan pola itu, banyak warga menganggap isu ini sebagai pintu pembuka untuk memeriksa semua proyek swakelola di kabupaten tersebut.
Di tengah ramai isu, satu hal yang paling dibutuhkan justru tidak ada: suara dari HI.
Tanpa klarifikasi, publik terjebak pada ruang abu-abu. Partai sudah bergerak, DPRD menunggu, warga bertanya-tanya. Namun isu tetap menggantung seperti awan kelabu yang belum pecah.
Sampai tanggapan HI muncul, spekulasi akan tetap hidup.
Kisah ini mungkin hanya berawal dari dua screenshot. Namun seperti banyak kasus di daerah, percakapan singkat bisa membuka tabir persoalan panjang. Swakelola sekolah adalah wilayah yang menyangkut masa depan anak-anak. Ketika muncul dugaan persentase fee, publik pantas khawatir.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi:
HI sebagai legislator,
NasDem sebagai partai,
BK DPRD sebagai lembaga etik,
dan pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran.
Sampai semua pihak bicara, publik hanya bisa menunggu – dan mengingat.
Karena dalam politik, diam sering kali lebih bising daripada suara.
