Pribumi.co.id, Jakarta – Setelah menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) pada Jumat, 7 Maret 2025, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) kini kembali mengultimatum pemerintah. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Desa Yandri Susanto.
“Sebagai kelanjutan dari amarah di demonstrasi Kemendes kemarin, kami ultimatum pemerintah, utamanya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengambil sikap yang lugas dan tegas: mencopot Yandri Susanto,” ujar Ketua DPP IMM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Muh Idil, dalam keterangannya, Senin, 10 Maret 2025.
Demonstrasi yang digelar IMM di kantor Kemendes, Kalibata, Jakarta Selatan, berhasil menarik perhatian publik. Ratusan kader IMM turun ke jalan, mengutuk berbagai pernyataan dan kebijakan Yandri yang dinilai bertentangan dengan etika pejabat publik. Menurut IMM, berbagai tindakan Menteri Desa tidak hanya mencoreng citra pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa.
Selain desakan pencopotan Yandri, IMM juga meminta Presiden untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program pembangunan desa. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta kebijakan pembangunan daerah tertinggal.
“Seluruh prasyarat untuk memecat Yandri, saya kira, sudah terpenuhi. Sekarang tinggal menunggu sikap tegas dari Presiden. Hingga hari ini, saya masih berprasangka baik bahwa Prabowo bisa menunjukkan keberaniannya,” lanjut Idil.
Tak hanya itu, IMM memberikan peringatan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, demonstrasi akan meningkat ke level yang lebih besar. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan di depan Istana Presiden.
“Demo ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons aspirasi kami. Kami selanjutnya akan menyelenggarakan aksi di Istana Presiden jika Yandri tidak segera dicopot,” tegas Idil.
Sejauh ini, pihak Istana dan Kemendes PDT belum memberikan respons resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh IMM. Namun, desakan dari organisasi mahasiswa ini bisa menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam merespons kritik publik terhadap para menterinya.
