Pribumi.co.id, Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menanggung seluruh biaya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut total nilai kerusakan mencapai Rp950 miliar.
“Kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar,” kata AHY kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Hasil inventarisasi menunjukkan kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan tingkat kerusakan terparah di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
Infrastruktur yang terdampak meliputi gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak maupun terbakar.
AHY menegaskan, dana pemulihan akan diambil dari anggaran kedaruratan yang tersedia dalam APBN dan dikelola oleh Kementerian PU.
“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya dari situ cost-nya,” ujarnya.
