Pribumi.co.id, Jakarta – Pernyataan mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang berjanji akan membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023, menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, yang mempertanyakan posisi Ahok dalam skandal ini.
“Sebagai pejabat yang tugasnya mengawasi, dia sekarang bicara soal dugaan tindak pidana di Pertamina, tetapi seolah-olah dia bersih dan tak punya tanggung jawab sama sekali. Saya setuju jika penyidik memeriksa Ahok,” ujar Muzakir, Selasa (4/3/2025).
Muzakir menegaskan bahwa Ahok, yang cukup lama menjabat sebagai komisaris utama, memiliki tanggung jawab atas tata kelola dan pengawasan di Pertamina.
“Jika terjadi tindak pidana, maka itu juga menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Ahok selama ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sebagai pengawas, Ahok seharusnya melaporkan dugaan korupsi kepada pimpinan tertinggi di Pertamina. Jika tidak dilakukan, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pembiaran terhadap kejahatan yang terjadi.
“Tugas utama komisaris adalah memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jika dalam masa jabatannya terjadi praktik korupsi, maka pertanyaannya, di mana peran pengawasan itu?” tegas Muzakir.
Pernyataan Muzakir muncul setelah Ahok dalam sebuah siniar mengungkapkan bahwa ada “tangan berkuasa” yang ikut bermain dalam kasus dugaan korupsi ini.
“Ini bisa melebar ke mana-mana kalau dibongkar. Saya senang banget ini,” ujar Ahok dalam wawancara yang dikutip Senin (3/3/2025).
Lebih lanjut, Ahok menegaskan bahwa meskipun ia sudah tidak lagi menjabat di Pertamina, ia masih memiliki bukti-bukti terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
“Saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua,” ucapnya dengan nada tegas.
Pernyataan Ahok ini menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Sejumlah pengamat menilai, jika Ahok memang memiliki bukti kuat, seharusnya sejak awal ia sudah melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Kini, publik menunggu tindak lanjut dari aparat hukum, apakah pernyataan Ahok ini akan menjadi awal dari pengungkapan kasus besar atau sekadar manuver politik di tengah gejolak sektor energi nasional.
