Pribumi.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dalam Konferensi Infrastruktur Internasional pekan lalu.
Kritik tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai luapan kekecewaan Prabowo terhadap Menteri BUMN Erick Thohir.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza, menyebut pernyataan Presiden Prabowo dalam forum internasional itu sebagai sikap tegas yang menunjukkan ketidakpuasan atas performa BUMN Karya yang dinilai masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jelas itu pernyataan keras Presiden Prabowo tentang kinerja BUMN Karya, karena terus meminta Penyertaan Modal Negara (PMN), dan dapat dinilai sebagai bentuk luapan kejengkelan yang disampaikan di muka umum,” ujar Efriza kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, kritik tersebut menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tengah menjajaki peluang investasi infrastruktur di Indonesia.
Efriza yang juga pengamat dari Citra Institute menilai, seharusnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mampu menghadirkan terobosan pendanaan, sehingga proyek-proyek strategis yang dijalankan BUMN Karya tidak selalu mengandalkan dana negara.
“Erick Thohir seharusnya segera melakukan pembenahan, dan membuat kebijakan terobosan untuk mengatasi ketergantungan tersebut,” kata Efriza.
Dia menambahkan, Prabowo tampaknya sudah mencapai batas toleransi atas kondisi yang terjadi saat ini. Kritik yang disampaikan secara terbuka dalam forum internasional menurutnya bukan sekadar sindiran keras, melainkan bagian dari upaya menawarkan pendekatan baru kepada investor swasta.
“Prabowo bukan semata melakukan sindiran ketus saja, tetapi lebih sebagai bentuk kekecewaan dengan mencoba membuka peluang alternatif pembiayaan dari pihak swasta,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam pidato kuncinya di Konferensi Infrastruktur Internasional, Prabowo menyentil kinerja sejumlah BUMN karya yang dianggap kurang efisien dan terlalu bergantung pada dukungan fiskal pemerintah.
