Pribumi.co.id, Jakarta – Marwah penegakan hukum kembali tercoreng. Kasus suap yang menyeret sejumlah hakim dan jaksa belakangan ini mengundang keprihatinan publik, termasuk dari DPR RI.
Ironisnya, alasan yang kerap dilontarkan pelaku adalah rendahnya gaji yang diterima sebagai aparat penegak hukum.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa DPR tak pernah abai dalam mendukung institusi penegak hukum, baik dari sisi anggaran maupun fungsi pengawasan.
“Kalau butuh anggaran, kita berikan. Kalau butuh pengawasan yang lebih ketat, kita lakukan secara berkala,” ujar Jazilul di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Politikus PKB yang akrab disapa Gus Jazil itu menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah upaya pemerintah membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional.
“Kalau lembaga hukumnya bermasalah, siapa yang percaya? Investor juga akan berpikir dua kali,” kata dia.
Gaji hakim yang disebut-sebut mencapai Rp25 juta per bulan ternyata belum cukup untuk meredam praktik suap. Bagi Jazilul, masalahnya bukan semata soal angka, tetapi mentalitas.
“Ini soal kurangnya rasa syukur. Masih banyak hakim di daerah yang hidup serba terbatas, tanpa fasilitas memadai. Lalu, ada sebagian yang justru menampar muka institusinya sendiri,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan komitmen reformasi di tubuh lembaga peradilan dan kejaksaan. Menurutnya, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan ketika menangani perkara.
“Evaluasi apa yang sedang dilakukan? Kalau hanya rutinitas tanpa memperkuat integritas moral, ya kasus seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Jazilul mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan koreksi terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
“Ini bukan semata soal efisiensi, tapi soal integritas. Mari kita koreksi diri, bersama-sama,” pungkasnya.
