Pribumi.co.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk pengadaan sembilan unit mobil dinas baru.
Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
Ketua Bidang PTKP HMI Pangkep, Indra, menilai pengadaan mobil dinas tersebut tidak tepat sasaran, mengingat masih banyak persoalan mendesak yang belum tertangani di daerah ini.
“Ketika pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, Pemkab Pangkep justru sibuk mengadakan fasilitas mewah,” tegas Indra dalam keterangan tertulisnya ke Kantor Berita Pribumi, Kamis (24/4/2025).
“Padahal, banyak sekolah yang rusak, jalanan berlubang, dan Pangkep masih termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ini menunjukkan pemerintah daerah lebih mengutamakan kenyamanan sendiri daripada kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Dia juga mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak sejalan dengan visi pembangunan nasional.
“Apakah ini tanda bahwa Pemkab Pangkep berseberangan atau tidak patuh terhadap arahan pusat? Kalau memang berpihak kepada rakyat, seharusnya fokus pada peningkatan kesejahteraan, bukan pada pembelian kendaraan dinas yang tak mendesak,” lanjutnya.
Selain itu, Indra mendesak Pemkab Pangkep untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan layanan pendidikan, atau memberi bantuan sosial bagi warga kurang mampu,” ujarnya.
“Kami dari HMI akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Jika perlu, kami akan menyurati pemerintah pusat melalui jaringan HMI agar melihat langsung kondisi ini,” tandas Indra.
Menanggapi kritik dari HMI, Kepala Bagian Umum Pemkab Pangkep, Syofian, mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut telah melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Pengadaan ini diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan masyarakat, seperti kendaraan operasional di Kecamatan Liukang Kalmas dan Tangaya. Selain itu, kendaraan juga dialokasikan untuk kebutuhan bupati, DPRD, pengadilan, dan mobil dinas di Mess Jakarta,” pungkas Syofian ke media ini.
