Pribumi.co.id, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemerintah dengan menginstruksikan seluruh kader banteng yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan retret di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini tertuang dalam surat yang dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan telah menimbulkan berbagai spekulasi politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa langkah PDIP ini merupakan bentuk sinyal kuat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan, instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan,” ujar Dedi di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dedi memperingatkan bahwa jika PDIP memperluas sikap penarikannya hingga ke parlemen, maka dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas pemerintahan Prabowo.
“Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” katanya.
Menurutnya, kebijakan PDIP ini tidak boleh dianggap remeh oleh partai politik lain, sebab bisa menjadi sinyal perubahan konstelasi politik nasional.
“Instruksi Megawati kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang cukup mengkhawatirkan,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.
Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDI Perjuangan untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” pungkas dia.
