Pribumi.co.id, Magelang – Wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipertanyakan menyusul absennya puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam program pembekalan dan orientasi di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP dalam program tersebut menunjukkan lemahnya ketegasan pemerintah pusat dalam mengawal instruksi kepada jajaran di daerah.
“Jika instruksi ini diberikan, tetapi kepala daerah dapat memilih untuk tidak mengikuti tanpa konsekuensi hukum, maka wibawa pemerintah patut dipertanyakan,” ujar Dedi kepada dilansir dari RMOL, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, program retret yang digagas pemerintah memang tidak melanggar hukum jika ada kepala daerah yang tidak ikut serta.
Namun, absennya banyak kepala daerah menunjukkan bahwa program tersebut tidak memiliki daya ikat yang kuat.
Dedi juga mengkritisi efektivitas program tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar aturan baku dan justru berpotensi menghamburkan anggaran negara.
“Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.
Ketidakhadiran kepala daerah PDIP dalam program ini memunculkan spekulasi adanya faktor politik di balik keputusan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PDIP mengenai alasan ketidakhadiran puluhan kepala daerahnya dalam agenda tersebut.
