Pribumi.co.id, Pangkep – Jagat percakapan digital di Kabupaten Pangkep kembali digemparkan setelah beredar sebuah tangkapan layar yang menampilkan isi sebuah status WhatsApp berisi percakapan mengenai dugaan praktik pembagian keuntungan proyek pemerintah. Screenshot tersebut menyebar cepat di berbagai grup sejak Jumat malam dan langsung memancing perhatian publik.
Dalam gambar yang beredar, terlihat sebuah percakapan yang membahas pembagian komisi terkait pekerjaan proyek di Pangkep. Narasi dalam tangkapan layar itu menguraikan bagaimana persentase fee disebut dialokasikan untuk sejumlah pihak, termasuk pihak internal dan eksternal. Meski isi percakapan menyebut beberapa peran, belum ada verifikasi independen terkait keaslian maupun konteks percakapan tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa status tersebut diduga berasal dari sebuah nomor WhatsApp yang dikaitkan dengan salah satu anggota DPRD Pangkep. Namun identitas tersebut belum dapat dipastikan. Awak media mencoba melakukan konfirmasi ke nomor yang dikaitkan dengan status itu, namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada respons.
Anggota Badan Kehormatan DPRD Pangkep, Umar Haya, turut angkat suara setelah mengetahui viralnya tangkapan layar tersebut. Ia mengaku mendapat informasi tersebut melalui konten di platform video pendek TikTok.
“Saya baru mengetahui setelah melihat konten viral yang membahas isi status WhatsApp itu. Tapi kami belum bisa menyimpulkan apa pun sebelum ada penelusuran lebih lanjut,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Berdasarkan penelusuran awal, status WhatsApp yang menjadi sumber screenshot itu diduga diunggah beberapa hari sebelum menjadi viral. Tangkapan layarnya baru menyebar luas setelah dibagikan secara berantai di sejumlah grup percakapan.
Viralnya percakapan ini memicu diskusi publik mengenai transparansi pengelolaan proyek daerah. Sejumlah warga menilai bahwa isu seperti ini harus ditindaklanjuti dengan klarifikasi terbuka dan pemeriksaan internal agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Praktik pengaturan keuntungan dalam proyek pemerintah, apabila benar terjadi, jelas bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut-sebut dalam percakapan tersebut.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi lembaga pemerintah daerah untuk memastikan integritas, transparansi, serta akuntabilitas pejabat publik. Publik kini menunggu penjelasan resmi agar isu yang beredar tidak berkembang tanpa dasar dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain.
