Pribumi.co.id, OPINI – Efisiensi adalah kata sakti. Ia bisa menyejukkan telinga birokrasi, tapi juga bisa menyayat hati rakyat kecil. Di tangan kekuasaan, efisiensi kadang berubah menjadi pembenaran untuk keputusan yang memutus penghidupan orang lain.
Begitulah yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Atas nama efisiensi anggaran, sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) tak lagi diperpanjang kontraknya.
Pemerintah beralasan, anggaran tidak cukup. Prosesnya, menurut Nur Amalia dari BKPSDM, melewati tahapan verifikasi, validasi, hingga evaluasi yang katanya mencakup aspek moralitas dan integritas.
Kata kuncinya: moralitas.
Mungkin benar, negara tidak boleh dikelola secara serampangan. Bahkan pegawai dengan status THL pun dituntut untuk bermoral. Tapi, siapa yang berhak menilai moralitas itu? Dan apakah standar itu diterapkan secara adil?
Ironisnya, penilaian moral justru menimbulkan gejolak moral baru. Ramli, anggota DPRD Pangkep, meledak emosinya saat menemui demonstran yang memprotes pemecatan THL. Videonya viral. Dalam suara tinggi, ia berkata:
“Jangankan satu bupati, dua bupati pun saya tidak takut!”
Ramli bukan sedang berkampanye. Dia sedang menjawab tudingan bahwa DPRD tunduk pada kehendak eksekutif. Namun ucapannya berujung pelaporan.
Beberapa hari kemudian, sekelompok orang yang menamakan diri Masyarakat Loyalis Yusran – pendukung bupati – mendatangi kantor DPRD. Mereka menuntut agar Ramli diproses oleh badan kehormatan dewan karena dianggap menghina bupati.
Mereka menuntut “proses”. Ironis, sebab proses yang sama telah menyingkirkan para THL, membuat sejumlah orang kehilangan penghasilan.
Kini publik bertanya: Jika THL harus diuji moralitasnya, bagaimana dengan pejabat yang justru menggunakan anggaran negara untuk membeli fasilitas mewah?
Faktanya, pada saat ratusan THL diberhentikan demi efisiensi, Pemerintah Kabupaten Pangkep diam-diam justru menganggarkan Rp7 miliar untuk pengadaan sembilan unit mobil dinas baru.
Mobil-mobil itu tidak hanya untuk operasional kecamatan terpencil seperti Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, tapi juga untuk Bupati, DPRD, hingga keperluan mess di Jakarta.
Sofyan dari Bagian Umum menyebut semua itu sudah sesuai mekanisme.
Kata itu kembali muncul: mekanisme.
Tapi pertanyaannya, apakah pembelian mobil dinas juga diuji lewat verifikasi moral? Apakah ada evaluasi integritas sebelum miliaran rupiah dikucurkan, sementara sejumlah keluarga kehilangan penghidupan?
Mungkin tidak perlu dijawab. Ini bukan soal logika. Ini soal empati, dan siapa yang memilikinya.
Sebagai catatan, pada tahun 2023 lalu, tercatat 361 THL di Puskesmas Pangkep hanya digaji selama tujuh bulan karena anggaran tak mencukupi.
Ironinya belum selesai. Untuk tahun 2025, Pemkab Pangkep justru menganggarkan Rp15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis, serta Rp3,4 miliar untuk bantuan masjid dan musalla TA 2024.
Tidak ada yang salah dengan makan bergizi. Tidak ada yang salah dengan bantuan masjid. Tapi… mengapa tidak ada alokasi khusus untuk mempertahankan tenaga harian yang nyata-nyata bekerja di lini terdepan pelayanan publik?
Ramli mungkin bukan tokoh utama dalam drama ini. Tapi setidaknya, ia bicara di saat semua diam. Entah demi rakyat, entah demi dirinya. Tapi yang pasti, dia tidak sedang takut.
Moralitas itu penting. Tapi jangan-jangan, justru moralitas itulah yang kini dipertontonkan paling minim oleh mereka yang merasa paling berhak menilainya.
Dan rakyat? Rakyat sedang menilai semua. Diam-diam. Tanpa teriak. Tapi tidak lupa.
Penulis: Ahmad
(Seksi Perlindungan Wartawan dan HAM, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pangkep/Wartawan Muda Dewan Pers)
