Pribumi.co.d, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran negara akibat warisan utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Besarnya beban fiskal memaksa Prabowo melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan Prabowo bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ia menjelaskan bahwa pada periode pertama, Jokowi sempat menerapkan efisiensi, tetapi pada periode kedua justru melakukan ekspansi besar-besaran dengan utang yang semakin membengkak.
“Jokowi menghamburkan dana ke daerah, jor-joran untuk proyek IKN, dan membuka penerimaan ASN hingga 2,3 juta orang, itu tujuannya politik,” kata Trubus, dikutip dari RMOL, Rabu (12/2/2025).
Ia menambahkan bahwa sebagian ASN yang direkrut pada masa Jokowi justru tidak berkontribusi signifikan dan hanya membebani anggaran negara. “Bikin IKN banyak ASN yang jadi Spanyol (separuh nyolong),” ujarnya.
Akibat kebijakan tersebut, beban utang yang harus dibayar setiap tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah. Tahun ini saja, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun.
Selain itu, banyak program prioritas Prabowo yang memakan anggaran besar, sehingga pemerintahannya harus mengambil langkah efisiensi untuk menyeimbangkan keuangan negara.
“Ini menyebabkan Prabowo harus melakukan efisiensi,” tegas Trubus.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar K/L yang terdampak efisiensi mulai mencari pendanaan alternatif, termasuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja, tidak berkaitan langsung dengan publik dan hanya membebani anggaran, jadi harus dirampingkan,” pungkasnya.
Langkah efisiensi yang diambil pemerintahan Prabowo kini menjadi sorotan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik dalam jangka panjang.
