Pribumi.co.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21–28 Februari 2024, merupakan urusan internal partai.
“Ini soal partai, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said saat ditemui awak media di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Pernyataan Said itu merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa kegiatan pembekalan kepala daerah adalah urusan pemerintahan, mengingat yang mengundang adalah presiden.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi sebelumnya.
Meski demikian, Said tidak memastikan apakah seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan akan mematuhi instruksi partai atau tetap menghadiri acara tersebut. Termasuk, apakah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati, akan berangkat ke lokasi retret atau tidak.
“Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” ucapnya singkat.
Kegiatan retret kepala daerah di Magelang ini sebelumnya menuai polemik setelah PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tidak mengikutsertakan kepala daerah dari partainya. Instruksi ini disebut sebagai bentuk kemandirian partai dalam menjaga independensi kadernya di pemerintahan. (*)
