Pribumi.co.id, JAKARTA – Jelang pemilihan kepala daerah Gubernur DKI Jakarta, politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi meniadakan Pilgub Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Fahri lewat akun twitternnya dikutip Pribumi.co.id, Rabu (5/6).
“Menurut saya, cukup urgent bapak presiden Jokowi menetapkan bahwa Pilkada gubernur ditiadakan karena asasnya adalah dekonsentrasi bukan desentralisasi,” tulis Fahri.
Menurut Fahri, undang-undang otonomi daerah mengatur desentralisasi di tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat provinsi menganut sisitem dekonsentrasi.
“Undang-undang otonomi daerah mengatur desentralisasi di tingkat dua (kabupaten/kota) sementara di tingkat satu (provinsi) adalah dekonsentrasi yang merupakan pendelegasian kewenangan administratif belaka,” kata dia.
Fahri khawatir, gubernur yang terpihi nantinya di Pilkada DKI Jakarta akan menyeret camat jadi pejabat politik.
“Menyeret gubernur menjadi pejabat politik sama dengan menyeret Camat menjadi pejabat politik, itu bisa-bisa mengacaukan pembangunan di daerah ter-Politisasi dan menyebabkan stagnasi secara masif,” ujar dia.
“Pertumbuhan ekonomi 8% ke atas hanya mungkin dicapai dengan melakukan normalisasi hubungan antara kekuasaan pusat dan daerah dan juga di antara kekuasaan yang ada di daerah,” pungkas Fahri.
2024-2029
Menurut saya, cukup urgent bapak presiden Jokowi menetapkan bahwa Pilkada gubernur ditiadakan karena asasnya adalah dekonsentrasi bukan desentralisasi.
Sementara undang undang otonomi daerah mengatur desentralisasi di tingkat dua (kabupaten/kota) sementara di tingkat…
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) June 5, 2024
