Puluhan Tahun Mengabdi, Status Pekerja Outsourcing Semen Tonasa Jadi Sorotan, FPOST Ajukan Tujuh Agenda Audiensi

  • Bagikan

PRIBUMI.CO.ID, PANGKEP — Pengabdian belasan hingga puluhan tahun di lingkungan industri semen, tetapi kepastian status hubungan kerja masih menjadi persoalan yang ingin diperjelas. Federasi Pekerja Outsourcing Semen Tonasa (FPOST) kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tenaga alih daya di lingkungan PT Semen Tonasa.

Langkah tersebut menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 28 Oktober 2026.

Tidak sekadar menyampaikan aspirasi, FPOST telah melayangkan surat resmi bernomor 22/FPOST-ST/11-2026 tertanggal 16 November 2026 kepada Kepala Department of Human Capital & GRC PT Semen Tonasa.

Surat perihal permohonan audiensi tersebut memuat tujuh agenda strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan pekerja, serta penataan hubungan kerja outsourcing di lingkungan perusahaan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena terdapat pekerja alih daya yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan selama belasan bahkan puluhan tahun.

Bagi FPOST, kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan kesesuaian antara sifat pekerjaan, pola kontrak, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua FPOST, Alfianto Amir, ST, bersama Dewan Majelis Pertimbangan FPOST, Muhajir, SE, serta jajaran pengurus lainnya mulai mengkaji implikasi regulasi baru tersebut terhadap kondisi pekerja outsourcing. Ujar Alfianto kamis (19/11/2026).

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 87 ayat (2), yang mengatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Sementara itu, Pasal 87 ayat (5) mengatur konsekuensi hukum berupa perubahan PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi FPOST untuk mendorong pemeriksaan terhadap praktik hubungan kerja yang selama ini berlangsung.

Tujuh Agenda, Satu Persoalan: Kepastian Pekerja

Dalam surat permohonan audiensi tersebut, FPOST mengusulkan tujuh agenda pembahasan kepada manajemen PT Semen Tonasa.

Pertama, pemetaan posisi pekerjaan alih daya di lingkungan perusahaan, terutama untuk membedakan pekerjaan yang termasuk jasa penunjang dengan pekerjaan yang bersifat inti atau berkaitan langsung dengan proses produksi.

Kedua, penyesuaian durasi dan perpanjangan PKWT sesuai ketentuan baru, termasuk evaluasi terhadap praktik kontrak tiga bulanan yang selama ini ditemukan di lapangan.
Ketiga, meminta kepastian mengenai kedudukan PT Semen Tonasa dalam membentuk atau menggunakan anak perusahaan BUMN sebagai pelaksana jasa penunjang sebagaimana dirujuk dalam Pasal 96 dan Pasal 97.

Keempat, membahas masa peralihan satu tahun sejak 28 Oktober 2026, termasuk strategi dan jadwal penyesuaian kontrak kerja yang sedang berjalan.

Kelima, memastikan perlindungan hak pekerja alih daya yang berdasarkan ketentuan hukum mengalami peralihan status hubungan kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Keenam, mendorong harmonisasi kontrak kerja yang selama ini memiliki variasi antarperusahaan penyedia jasa atau vendor.
Ketujuh, mengusulkan pelibatan federasi sebagai mitra dialog tripartit dalam proses transisi implementasi undang-undang tersebut.

Rangkaian agenda itu menunjukkan bahwa perhatian FPOST tidak hanya tertuju pada persoalan perubahan status pekerja, tetapi juga menyangkut pembenahan sistem hubungan kerja outsourcing secara menyeluruh.

Bukan Sekadar Kontrak, tetapi Kepastian Masa Depan Pekerja

Ketua FPOST, Alfianto Amir, ST, menilai pemberlakuan regulasi baru harus menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik ketenagakerjaan, terutama dalam memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Bagi federasi, masa kerja panjang dan keberlangsungan pekerjaan merupakan aspek penting yang perlu diperiksa secara objektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

FPOST berpandangan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya hubungan kerja PKWT yang tidak memenuhi persyaratan hukum, konsekuensi sebagaimana diatur dalam undang-undang harus mendapatkan tindak lanjut.

Namun, kepastian tersebut juga perlu dibahas dengan memperhatikan konstruksi hubungan kerja alih daya, termasuk kedudukan perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Dewan Majelis Pertimbangan FPOST, Muhajir, SE, menempatkan langkah audiensi tersebut sebagai bagian dari perjuangan organisasi melalui jalur dialog dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam suratnya, FPOST berharap jajaran direksi PT Semen Tonasa dapat menerima audiensi dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen terhadap kepastian hukum, perlindungan pekerja, serta tata kelola ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Direktur Utama PT Semen Tonasa, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, serta arsip.
Kini, perhatian tertuju pada respons manajemen PT Semen Tonasa terhadap permohonan audiensi tersebut.

Sebab, di balik angka masa kerja dan lembaran kontrak yang diperbarui dari waktu ke waktu, terdapat pekerja yang telah menghabiskan sebagian besar masa produktifnya untuk menjalankan pekerjaan di lingkungan industri.
Bagi FPOST, momentum perubahan regulasi ini harus menjadi ruang untuk membicarakan kembali hubungan kerja secara terbuka, proporsional, dan berlandaskan hukum.

Redaksi PRIBUMI.CO.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada manajemen PT Semen Tonasa maupun pihak perusahaan penyedia jasa outsourcing guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.

  • Bagikan