Pribumi.co.id – Pemerintah Vietnam resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang menghapus unit administratif tingkat distrik, sebuah langkah besar yang menandai reformasi menyeluruh dalam struktur pemerintahan negara itu.
Dalam sidang Majelis Nasional pada Senin (16/6/2025), seluruh 470 delegasi memberikan suara bulat menyetujui perubahan tersebut.
Efektif mulai 1 Juli 2025, sistem administrasi Vietnam akan dirampingkan menjadi hanya dua tingkatan, yakni provinsi dan komune.
“Ini adalah tonggak sejarah. Resolusi ini menandai dimulainya reformasi kelembagaan secara menyeluruh, sekaligus meletakkan dasar konstitusional bagi sistem politik yang lebih ramping dan efektif,” ujar Wakil Ketua Majelis Nasional, Nguyen Khac Dinh, seperti dikutip dari CNA.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Pemerintah Vietnam untuk merampingkan birokrasi, memangkas pengeluaran negara, dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Beberapa hari sebelum amandemen ini disahkan, parlemen Vietnam juga telah menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota.
Kebijakan itu berdampak pada pengurangan drastis jumlah pegawai negeri sipil, yang diperkirakan mencapai hampir 80.000 orang.
Tak hanya mengesahkan penghapusan tingkat distrik, Majelis Nasional juga mengesahkan sejumlah undang-undang penting lainnya, di antaranya Undang-Undang tentang Guru, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pembaruan Undang-Undang tentang Periklanan.
Perhatian besar juga tertuju pada resolusi baru mengenai pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak prasekolah hingga jenjang sekolah menengah atas. Pemerintah menyatakan telah mengamankan anggaran yang cukup untuk mendukung kebijakan ini.
“Anggaran negara akan mencakup 20 persen dari total belanja pendidikan, dilengkapi dengan investasi sosial dan sumber pembiayaan sah lainnya,” demikian bunyi dokumen resmi yang dikutip sejumlah media lokal.
Kebijakan tersebut juga mencakup upaya pemerintah untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 hingga 5 tahun, sesuai dengan arahan Politbiro dan Komite Sentral Partai ke-13.
Reformasi besar ini menandai arah baru Vietnam dalam memperkuat efektivitas pemerintahan dan memperluas akses pelayanan publik bagi seluruh warganya.
