Pribumi.co.id, Jakarta – Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga melibatkan anggota DPR Komisi XI kembali memantik perhatian publik. Kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan di era pemerintahan Joko Widodo yang kini dibebankan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini. Ia menilai kasus tersebut mencerminkan persoalan mendasar yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan.
“Bisa dikatakan telah terjadi persengkongkolan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk tujuan penyalahgunaan kekuasaan. Jika Joko Widodo masuk dalam finalis Presiden Terkorup versi OCCRP, itu adalah fakta dan realitas selama 10 tahun terakhir,” ujar Hari dalam keterangan elektroniknya, Minggu, 26 Januari 2025.
Menurut Hari, Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat akibat warisan pemerintahan sebelumnya. “Prabowo tidak hanya harus menghadapi persoalan-persoalan lama, tetapi juga beban dari anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat di pemerintahan,” katanya.
Hari juga menyoroti kemungkinan keberlanjutan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi selama satu dekade terakhir. Ia mempertanyakan kemampuan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah ini.
“KKN 10 tahun Joko Widodo dan oligarki menjadi beban bagi Prabowo. Pertanyaannya, mampukah Prabowo keluar dari beban Jokowi? Atau justru melanjutkan beban tersebut?” pungkas Hari.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan baru dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pemerintahan. Masyarakat kini menanti langkah tegas KPK dan respons pemerintah terhadap dugaan tersebut.
