Pribumi.co.id, Gowa – Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memastikan 4.284 tenaga honorer terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diikutkan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025.
Hal ini disampaikan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, saat menghadiri rapat koordinasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual pada Rabu (8/1).
“Tahun 2025 ini kita memberikan solusi kepada seluruh non-ASN di Kabupaten Gowa. Sejak 20 Desember 2025, kami telah membuka pendaftaran untuk 4.284 tenaga honorer. Insya Allah, seluruh non-ASN di Gowa tidak ada yang menganggur dan akan terakomodasi secara keseluruhan,” ungkap Adnan.
Meski tidak membuka formasi PPPK pada 2024 karena belanja pegawai yang melebihi 30 persen, Pemkab Gowa tetap optimistis melanjutkan program penataan tenaga honorer. Sejak 2021 hingga 2023, Pemkab Gowa telah menerima 2.080 pegawai baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penataan tenaga non-ASN sebenarnya ditargetkan selesai pada Desember 2024. Namun, karena masih ada 443.712 tenaga non-ASN di Indonesia yang belum mendaftar, pendaftaran diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
“Dalam rangka optimalisasi pengadaan PPPK, kita perlu membuka ruang seleksi periode kedua untuk memastikan tenaga non-ASN bisa mengikuti seleksi calon PPPK,” ujar Rini.
Senada dengan itu, Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan penuntasan masalah tenaga non-ASN di seluruh daerah. Ia meminta kepala daerah memastikan semua non-ASN terdata dan mengikuti seleksi PPPK untuk menghindari potensi PHK massal.
“Tujuan penataan ini adalah memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023, yang wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024,” terang Tito.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Zubair Usman, Plt Kepala BPKD Kabupaten Gowa, Mahmud Sila, serta kepala daerah lainnya melalui konferensi virtual. (*)
