Pribumi.co.id, MAKASSAR – Menjelang Pilgub Sulawesi Selatan 2024, muncul kekhawatiran tentang skenario calon boneka yang dianggap sebagai ancaman serius bagi esensi demokrasi.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ibnu Hadjar Yusuf, mengungkapkan pandangannya tentang fenomena ini.
Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/8/2024), Ibnu menjelaskan bahwa istilah “calon boneka” bukanlah mitos belaka, melainkan ancaman yang kini semakin terasa nyata.
“Bayangkan sebuah panggung di mana aktor utama telah dipilih jauh sebelum pertunjukan dimulai,” ungkap Ibnu.
“Di balik layar, elite politik tengah bekerja keras, menyusun skenario untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan menciptakan ilusi pilihan,” tambah dia.
Calon boneka, menurut Ibnu, adalah produk manipulasi politik yang dirancang untuk memberikan kesan bahwa demokrasi masih berjalan dengan baik, padahal kenyataannya justru sebaliknya.
“Ini adalah bayangan kosong yang tidak memiliki substansi, dibuat hanya untuk memenuhi formalitas pemilihan dan menciptakan ilusi demokrasi,” jelasnya.
Ibnu melanjutkan bahwa teori elitisme dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menggambarkan bagaimana kekuasaan sering kali terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Mereka menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa kontrol tetap berada di tangan mereka, bahkan saat tampak memberi ruang bagi rakyat untuk memilih.
“Calon boneka adalah salah satu bentuk manipulasi ini,” kata Ibnu.
“Elite politik menciptakan kandidat yang tidak benar-benar memiliki niat atau kemampuan untuk bertarung, hanya untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangan mereka,” lanjut dia.
Ibnu juga merujuk pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Carole Pateman, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi.
“Ketika pilihan rakyat dibatasi oleh calon boneka, hakikat partisipasi itu sendiri terancam,” tegasnya.
“Masyarakat hanya menjadi penonton dalam sandiwara politik yang penuh intrik.” ujar dia.
Jürgen Habermas, dalam teori Kritisnya, juga memberikan pandangan bahwa demokrasi seharusnya melibatkan ruang publik untuk diskusi bebas dan terbuka.
Ketika calon boneka dimainkan oleh elite politik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam debat yang bermakna, yang pada akhirnya menciptakan krisis kepercayaan terhadap proses politik.
“Ancaman ini lebih dari sekadar hilangnya kepercayaan. Ketika masyarakat merasa pilihannya tidak dihargai, legitimasi pemerintahan yang terpilih pun terancam,” kata Ibnu.
“Menurut Max Weber, legitimasi adalah jantung otoritas sah. Tanpa legitimasi, pemerintah kehilangan dasar moral dan sosial untuk memerintah.” terang dia.
Dalam konteks Pilgub Sulsel 2024, di mana saat ini hanya ada dua poros utama pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) dan Danny Pomanto-Azhar Arsyad, Ibnu menekankan pentingnya kewaspadaan.
ASS-Fatma, yang didukung oleh sejumlah besar kursi partai, sementara Danny-Azhar baru mengumpulkan 14 kursi dukungan dari dua partai.
Meskipun Danny optimis dapat meraih dukungan tambahan dari PPP, skenario calon boneka tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai.
“Penting bagi masyarakat Sulsel untuk bersuara dan menolak manipulasi ini. Hanya dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, kita bisa memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi pondasi utama pemerintahan kita,” tegas Ibnu.
Pilgub Sulsel 2024, menurut Ibnu, harus menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka, bukan sekadar pertunjukan politik yang telah diatur sebelumnya.
Sebagai pemilih, tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa proses demokrasi tidak tergelincir ke dalam skenario yang telah ditentukan oleh elite politik.
