Pribumi.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, tampaknya akan mengungkap lebih banyak soal putusan MK yang kontroversial, yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Hal tersebut tersirat dalam pernyataannya saat dimintai tanggapan terkait wacana pemakzulan Gibran yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI.
“Saya belum ada komentar. Nanti deh ya kapan, biarin aja dulu, saya cooling down yah,” ujar Anwar dengan nada santai kepada wartawan di Gedung MK, Jumat (9/5).
Meskipun Anwar enggan memberi komentar langsung terkait bola panas wacana pemakzulan Gibran, ia tidak menutup kemungkinan akan membuka “kotak pandora” yang ada di balik putusan kontroversial MK tersebut.
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan Gibran maju sebagai calon wapres meskipun masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, hingga kini terus disoal.
Anwar Usman, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MK, sering disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut, yang kini menjadi sorotan publik.
Tuntutan pemakzulan Gibran muncul dari Forum Purnawirawan TNI yang pada 17 April lalu menyampaikan delapan pernyataan sikap, salah satunya yang meminta agar Gibran diganti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Mereka beralasan bahwa putusan MK yang menilai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bermasalah, lantaran dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
“Putusan MK tersebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,” ujar Forum Purnawirawan TNI dalam salah satu poin tuntutannya yang memicu perdebatan hangat di ruang publik.
Di sisi lain, meskipun muncul desakan pemakzulan Gibran, sejumlah kalangan, termasuk dari Persatuan Purnawirawan TNI-Polri, yang di dalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal (Purn) Wiranto, justru mengungkapkan dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu seputar pemakzulan ini tidak hanya menarik perhatian dari para purnawirawan, tetapi juga melibatkan banyak tokoh, pengamat, akademisi, hingga politisi. Bahkan, Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan mengenai polemik yang terus berkembang ini.
