Pribumi.co.id, Jakarta – Dari balik jeruji Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto Kristiyanto masih lantang menyuarakan kritik.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut kondisi ekonomi yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tak lepas dari kesalahan tata kelola negara pada era Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan dalam sepucuk surat yang ia titipkan kepada politikus PDIP, Guntur Romli, untuk dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.
“Kami ingin membacakan surat dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto. Tadi sebelum berangkat ke pengadilan, beliau sempat menitipkan surat yang disampaikan kepada saya untuk dibacakan kepada masyarakat Indonesia,” kata Guntur di hadapan wartawan.
Dalam surat yang penuh nada kontemplatif itu, Hasto mengawali dengan ucapan selamat Idulfitri 1446 Hijriah. Ia mengabarkan bahwa di balik sel tahanan, dirinya menjalani laku spiritual: berpuasa hingga 36 jam tanpa makan dan minum.
“Sebagai bagian dari penggemblengan jiwa dan raga,” ujar Guntur membacakan isi surat.
Hasto menulis, ia menggunakan waktu di rutan untuk memperdalam olah batin dan fisik. Dari sana, kata dia, lahir kristalisasi semangat perjuangan.
“Jangan pernah takut berjuang untuk keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan. Bangsa ini akan menjadi kuat karena energi positif dari seluruh anak bangsanya,” lanjutnya.
Namun sorotan utama dalam surat itu adalah kritik pedas terhadap situasi ekonomi nasional. Hasto menilai kebijakan efisiensi yang harus diambil pemerintahan Prabowo tak lain adalah buntut dari kesalahan masa lalu.
“Jadi segala dampak yang terjadi, kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang, karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” tulis Hasto.
Meski PDIP adalah partai pengusung Jokowi dua periode, Hasto tak ragu memberi jarak. Dalam suratnya, ia menyebut telah terjadi “abuse of power” pada periode sebelumnya.
Dia menyerukan agar seluruh komponen bangsa bersatu menghadapi tantangan dan memperjuangkan tegaknya supremasi hukum.
“Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak akan ada kemakmuran. Membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” pungkasnya.
Surat dari balik rutan itu bukan sekadar catatan pribadi, tapi isyarat politik yang tak bisa dianggap enteng. Hasto tampaknya sedang merapikan narasi: membangun jarak dari pemerintahan lama, sambil merintis arah baru dalam medan politik yang kian cair.
