Pribumi.co.id, Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dinilai sebagai langkah tepat.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut anggaran negara tidak seharusnya digunakan untuk program-program yang tidak memiliki urgensi jelas.
“Kebijakan ini memang harus dilakukan untuk menerapkan visi Asta Cita Prabowo. Selama ini, penyusunan anggaran terkesan ugal-ugalan,” ujar Trubus, dikutip dari RMOL, Rabu (12/2).
Trubus menyoroti berbagai program pemberdayaan, peningkatan, dan pembinaan yang dijalankan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap tumpang tindih hanya karena perbedaan nama.
“Program pemberdayaan, pembinaan, padahal itu kan sama saja. Hanya beda istilah, tapi isinya serupa. Biasanya ini justru menjadi celah untuk mark up oleh ASN ‘Spanyol’ (separuh nyolong). Itu yang sekarang dihapus oleh pemerintah agar lebih efektif dan prioritasnya jelas,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga yang terdampak kebijakan ini harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, termasuk kerja sama dengan sektor swasta.
“Para pemimpinnya harus lebih inovatif, bisa menjalankan public-private partnership, menggandeng swasta agar tetap bisa berjalan tanpa membebani anggaran negara,” tambahnya.
Selain efisiensi, Trubus juga mengusulkan agar pemerintah merampingkan jumlah kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki peran strategis.
“Badan Administrasi Kepegawaian Negara, BRIN, itu bisa dibubarkan saja. Tidak berkaitan langsung dengan publik, justru hanya menambah beban anggaran. Jadi harus dirampingkan,” tandasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana negara agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
