Pribumi.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemberantasan praktik korupsi yang masih menjadi penghalang besar dalam pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029, di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.
Prabowo meminta seluruh aparat pemerintahan berkomitmen menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta,” ujar Prabowo.
Teknologi untuk Memutus Mata Rantai Korupsi
Sebagai upaya meminimalisir peluang korupsi, Presiden mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government.
Sistem ini, kata Prabowo, akan mempersempit celah penyalahgunaan anggaran sekaligus mempercepat proses birokrasi.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan hal ini,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti budaya manipulasi anggaran, penyelundupan, dan praktik mark-up proyek yang menurutnya sudah lama menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Momentum Introspeksi Nasional
Prabowo menjadikan Musrenbangnas sebagai momen introspeksi untuk seluruh aparat pemerintahan.
Ia meminta para pemimpin di eksekutif, legislatif, dan yudikatif memanfaatkan forum tersebut untuk merefleksikan tugas dan tanggung jawab mereka kepada rakyat.
“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” serunya.
Prabowo juga menyerukan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi.
Ia mengingatkan agar vonis kepada koruptor mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus besar yang merugikan negara.
“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” kata Prabowo, tanpa menyebut kasus spesifik namun tampak menyindir fenomena vonis ringan bagi koruptor kelas kakap.
Komitmen Menuju Pemerintahan Bersih
Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 digadang sebagai awal baru untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas.
Presiden menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesungguhan aparat dalam melayani rakyat tanpa cela korupsi.
“Integritas bukan hanya slogan. Ini tentang bagaimana kita bekerja untuk rakyat, bukan merampok mereka,” tutup Prabowo. (**)
