Pribumi.co.id, MAKASSAR – Partai Golkar, pemenang kedua di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Pileg 2024 dengan 14 kursi DPRD.
Partai ini hanya membutuhkan tambahan 3 kursi untuk mengusung pasangan calon dalam Pilgub Sulsel yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Meski memiliki potensi besar untuk mengusung kader internal, keputusan partai besutan Airlangga Hartarto ini justru menuai kontroversi.
Pasalnya, Golkar memilih untuk tidak mengusung kader internal mereka sendiri.
Sebaliknya, partai ini memilih untuk bergabung dengan NasDem, Demokrat, PAN, dan partai lainnya dalam mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
Padahal, sejumlah kader internal seperti Ketua DPD I Golkar Taufan Pawe, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, telah menerima surat tugas bakal calon Gubernur Sulsel.
Keputusan elit Golkar ini menuai reaksi keras dari kader partai di Sulsel.
“Tentu kami sesalkan dukungan Golkar kepada figur eksternal (ASS-Fatma). Masih banyak kader internal Golkar yang punya potensi maju di Pilgub Sulsel 2024,” ungkap Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nasran Mone, Kamis, 25 Juli 2024.
Nasran, akrab disapa Cakmon, menegaskan bahwa budaya di Partai Golkar adalah saling mendukung jika ada kader yang maju dalam kontestasi politik.
“Jika ada yang berkeinginan maju dalam kontestasi Pilgub maupun Pilkada di daerah, Golkar menjadi partai yang disenangi masyarakat,” ujarnya.
Tiga nama kader Golkar yang cukup aktif disosialisasikan sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur adalah Ilham Arief Sirajuddin, Adnan Purichta YL, dan Indah Putri Indriani.
“Tiga nama kader partai Golkar itu masing-masing punya kelebihan dan pengaruh besar dalam membesarkan partai Golkar di Sulawesi Selatan. Namun, kenapa malah dibajak oleh figur lain,” kata Nasran.
Nasran juga menyayangkan pernyataan dukungan dari Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, terhadap Andi Sudirman Sulaiman.
“Saya hanya berharap, selaku pengurus Golkar Sulawesi Selatan, agar kita bersama menjaga wibawa dan kebesaran Partai Golkar,” tutup mantan anggota DPRD Kota Makassar selama tiga periode itu.
Di sisi lain, munculnya wacana kotak kosong dalam Pilgub Sulsel 2024 mendapat tanggapan dari Pengamat Komunikasi Politik Unhas, Dr Hasrullah.
Ia menilai bahwa kotak kosong merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Sulsel.
“Fenomena ini adalah amoralitas demokrasi yang tidak mengindahkan hak rakyat untuk memilih secara bebas,” kata Hasrullah.
Hasrullah mencurigai adanya satu kubu yang takut kalah dan punya ambisi besar sehingga merancang strategi untuk menciptakan kotak kosong.
“Ini namanya rakus kekuasaan. Kalau dia petarung, dia harus membuka peluang bagi kontestan lain untuk ikut. Kalau takut kalah, sebaiknya jangan ikut bertarung dan tinggal saja di hutan,” tegasnya.
Keputusan Golkar untuk mengusung figur eksternal dalam Pilgub Sulsel 2024 dan potensi munculnya kotak kosong dalam pemilihan gubernur menjadi isu hangat yang menarik perhatian publik.
Golkar dan partai-partai lain diminta untuk menavigasi dilema ini, lantaran hal tersebut akan menjadi penentu masa depan politik dan demokrasi di Sulawesi Selatan. (*)
