Pribumi.co.id – Partai politik (parpol) wajib bertanggung jawab atas kadernya yang menjadi anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terkait dengan judi online.
Parpol harus berani memberikan sanksi tegas, bahkan hingga pemecatan, terhadap anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terbukti terlibat dalam perjudian online.
Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat, KH Soleh Zuhdi, menegaskan hal ini dalam menanggapi kabar yang menyebutkan 1.000 wakil rakyat diduga terlibat judi online.
Kiai Soleh menyampaikan keprihatinannya terhadap anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat dan merumuskan serta mengesahkan undang-undang, namun justru mengkhianati amanah yang diberikan.
“Anggota DPR adalah wakil rakyat, mereka adalah intelektual sekaligus pembuat undang-undang. Jika mereka terlibat dalam praktik ini, maka ke mana nasib rakyat dan bangsa ini akan dibawa?” tegas Kiai Soleh, seperti dikutip dari RMOL Jabar, Selasa (2/7/2024).
Kiai Soleh mendorong tindakan tegas terhadap para anggota dewan yang terlibat perjudian online, baik oleh MKD DPR maupun oleh partai politik tempat mereka bernaung.
Menurutnya, parpol harus lebih selektif dalam merekrut kader-kader untuk menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun daerah.
“Parpol yang menjadi tempat bernaung para anggota dewan yang terlibat judi online harus bertanggung jawab. Berikan sanksi tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Dengan langkah tegas dari partai politik, diharapkan anggota dewan yang terlibat judi online dapat ditindak dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat dipulihkan. (AA/Pribumi.co.id)
