Pribumi.co.id, Pangkep – Pemerintah Desa Tampaang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026 di Balai Pertemuan Pulau Tampaang, Jumat (8/8/2025).
Kegiatan tahunan ini menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, serta merancang program kerja yang sesuai kebutuhan dan potensi desa.
Musdes dihadiri Camat Liukang Tangaya Rudisaberi, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Liukang Tangaya Abdullah dan Ansar, Kepala Desa Tampaang Aspar, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); perangkat desa, perwakilan sektor pendidikan dan kesehatan, pengurus posyandu, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Rudisaberi menekankan pentingnya penetapan program berdasarkan skala prioritas dan potensi desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Program yang direncanakan harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pengembangan potensi desa,” ujarnya.
Sementara itu, Pendamping Desa Kecamatan Liukang Tangaya, Abdullah, memaparkan sejumlah program prioritas yang dapat diakomodasi dalam RKPDes 2026.
Beberapa di antaranya meliputi pengembangan potensi desa, digitalisasi desa, penguatan koperasi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, ketersediaan pangan, penanganan perubahan iklim, serta mitigasi bencana.
Sementara Kepala Desa Tampaang, Aspar, menegaskan bahwa tahapan perencanaan pembangunan desa harus diawali dengan penggalian aspirasi yang benar-benar menjadi prioritas bersama. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi desa.
“Kami memiliki empat pulau, yaitu Tampaang, Aloang, Kawassang, dan Sapinggang, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Alhamdulillah, status desa kami telah meningkat dari desa berkembang menjadi desa maju. Ke depan, kami akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengembangkan potensi yang ada,” tuturnya.
Melalui Musdes ini, diharapkan program kerja pemerintah desa pada 2026 tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak warga, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang berbasis potensi lokal.
