Pribumi.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya potensi kebocoran subsidi LPG 3 kilogram akibat distribusi yang tak tertata rapi.
Dalam sebuah program televisi di TV One, yang dikutip Pribumi pada Sabtu, 8 Februari 2025, Bahlil mengatakan telah menerima laporan dari aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), soal inefisiensi subsidi yang rawan diselewengkan. Masalah utamanya: distribusi yang tak terpantau hingga level pengecer.
“Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara, satu sen pun, harus sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran, apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil.
Saat ini, kata Bahlil, subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk setiap tabung gas melon mencapai Rp36 ribu. Dengan skema ini, harga gas melon dari Pertamina ke agen dipatok Rp12.750 per tabung, sementara dari agen ke pangkalan maksimal Rp15 ribu. Namun, kata Bahlil, yang terjadi di lapangan tak selalu demikian.
“Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang tidak ada sistem pengawasan. Enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Akibatnya, rakyat yang seharusnya bisa membeli gas melon dengan harga Rp18 ribu sampai Rp19 ribu, malah harus membayar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menerapkan sistem pemantauan distribusi dari agen ke pangkalan lewat aplikasi. Namun, ia mengakui masih ada celah permainan harga yang kerap terjadi di tiga titik, salah satunya di tingkat pengecer.
Bahlil mengasumsikan potensi kebocoran subsidi bisa mencapai 25 hingga 30 persen dari total anggaran Rp87 triliun. Artinya, ada sekitar Rp25 hingga Rp26 triliun dana negara yang berisiko tak tepat sasaran.
“Inilah mengapa implementasi arahan Presiden Prabowo sangat penting. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sampai ke rakyat yang berhak,” kata Bahlil.
Pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Opsi digitalisasi rantai distribusi hingga tingkat pengecer menjadi salah satu skenario yang tengah digodok Kementerian ESDM bersama stakeholder terkait.
