Pribumi.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) RI menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman.
Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan isu defisit produksi, menyusul adanya peningkatan signifikan dalam produksi beras awal tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari dan Februari 2025 tercatat naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dampak El Nino memang sempat menurunkan produksi di awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi melalui program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil menambah produksi beras sebanyak 1,5 juta ton pada periode Agustus-Desember 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Arief menyebutkan tren positif tersebut terus berlanjut di awal tahun 2025. Data BPS menunjukkan kenaikan produksi sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari produksi tahun 2024 yang mencapai 30 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp12 triliun guna pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, terutama di daerah sentra produksi beras. Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi aman sepanjang tahun ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan total anggaran Rp46,8 triliun.
“Mulai 1 Januari 2025, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi telah disederhanakan sehingga petani dapat menebus pupuk secara langsung. Ini langkah konkret untuk mempermudah petani,” jelas Arief.
Kementan memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 2 juta ton. Stok ini disimpan di gudang-gudang Perum Bulog dan siap digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di dalam negeri.
“Dengan cadangan yang melimpah dan produksi yang meningkat, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Arief.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan harga yang adil di tingkat produsen.
Kementan juga meminta Perum Bulog untuk lebih maksimal dalam menyerap gabah hasil panen petani. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta memastikan stok beras nasional tetap terjaga dengan baik.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, produksi beras nasional pada 2025 tidak hanya aman tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik,” tutup Arief.
Dengan berbagai langkah strategis ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait potensi defisit beras. Pemerintah terus bekerja memastikan ketahanan pangan nasional berjalan secara berkelanjutan.
