Pribumi.co.id, Pangkep – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pangkep nomor urut dua, Dokter Andi Nusawarta dan Muhammad Sofyan Razak (Dokter Cua-Sofyan Razak), menggelar sosialisasi program unggulan mereka di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Selasa (22/10/2024).
Sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari warga dan tokoh politik yang berharap pada perubahan signifikan di Pangkep. Andi Saiful Adam, Wakil Ketua Partai Demokrat Pangkep, menyuarakan kritik keras terhadap kondisi daerah saat ini.
Ia menekankan bahwa kesulitan dalam mendapatkan pupuk, pemotongan gaji honorer, serta pelayanan kesehatan yang buruk menjadi masalah serius.
Selain itu, ia juga menyoroti pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) yang kerap tidak tepat sasaran.
“Dua puluh tahun lalu, Pangkep pernah jadi daerah terkaya kedua di Sulawesi, tapi kini justru daerah termiskin. Pupuk susah, gaji honorer dipotong, pelayanan kesehatan buruk, dan bansos tidak tepat sasaran. Saatnya kita ganti bupati. Dokter Andi Nusawarta dan Sofyan Razak adalah solusi untuk perubahan,” tegas Saiful Adam.
Syamsinar, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), turut mendukung Paslon nomor urut dua ini. Ia mengajak masyarakat untuk mencoblos pasangan tersebut karena didukung oleh enam partai besar.
“Sudah saatnya kita lakukan perubahan dengan mencoblos nomor dua. Dokter Andi Nusawarta dan Sofyan Razak adalah pasangan yang siap membawa perubahan,” ungkap Syamsinar.
Di tempat yang sama, Muhammad Sofyan Razak, menyatakan komitmen pasangan ini untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, permasalahan seperti pupuk, gaji honorer, dan pembangunan yang tidak merata menjadi fokus utama mereka.
“Kami paham betul masalah Pangkep. Itulah kenapa kami hadir dengan program pro-rakyat, di antaranya menaikkan gaji PNS, honorer, imam masjid, dan marbot. Jangan lupa, pilih kami pada 27 November,” kata Sofyan.
Sementara itu, Dokter Andi Nusawarta menyebut pentingnya pemimpin yang mengayomi masyarakat, bukan menakuti atau mengintimidasi. Ia menekankan bahwa bantuan seperti PKH adalah hak warga dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Saya dengar ada warga penerima PKH yang diancam. Pemimpin tidak boleh mengintimidasi rakyatnya. PKH adalah hak warga, dan kita harus melawan siapa pun yang menekan mereka,” pungkas Dokter Cua.
