Pribumi.co.id, Sulbar – Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengingatkan penyelenggara Pemilu akan potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam kontes Pilkada Serentak 2024.
Neni Nur Hayati mengutarakan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh oknum anggota DPR RI untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
“Saya yakin bahwa metode yang dipakai dalam pemilu dapat berlanjut pada pilkada,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Neni menambahkan bahwa situasi sosial saat ini, memerlukan bantuan sosial dan biaya pendidikan, semakin memperburuk masalah tersebut.
“Penyalahgunaan kekuasaan dalam kontes politik terbukti sangat efektif untuk meraih suara dan kemenangan,” katanya.
“Dan hal ini tidak hanya terbatas pada saat pemungutan suara, tapi mulai jauh sebelum proses pencalonan oleh partai politik,” tambah Neni.
Meskipun tahapan kampanye dan penetapan pasangan calon belum dimulai, Neni menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera memantau aktivitas partai politik.
Sebelumnya, tim Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar juga melaporkan adanya masalah serius terkait penyaluran KIPK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Rumor juga menyebutkan bahwa anggota DPR dari Partai NasDem yang bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan terlibat aktif dalam kampanye menggunakan program KIPK.
Saat ini, baru dua pasangan calon yang telah mendaftar untuk Pilkada Kabupaten Polman, termasuk Dirga Adhi Putra Singkarru yang didukung oleh Partai Nasdem dan PKS.
“Sangat mencengangkan bahwa Ratih Megasari Singkarru, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem dan kakak kandung Dirga, terlibat sebagai ketua tim pemenangan,” kata Neni.
“Ia secara terang-terangan menjanjikan pemberian beasiswa KIPK sebagai bagian dari kampanye mereka,” tambah dia.
Dalam deklarasi mereka di Hotel Ratih Polewali, Ratih mengklaim telah mendistribusikan beasiswa KIPK senilai Rp1 triliun di Polman, dengan janji lebih banyak lagi jika pasangan Dirga-Iskandar terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polman.
“Jika keduanya nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polman akan memudahkan anggaran pendidikan khususnya pemberian beasiswa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Ratih Megasari Singkarru dan Partai NasDem. (*)
