Pribumi. co. id Pangkep — Ketegangan antara organisasi kemahasiswaan dan elite politik lokal mencuat di Kabupaten Pangkep. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep melayangkan pernyataan sikap resmi menyusul kritik salah satu anggota DPRD Pangkep berinisial UH terhadap organisasi tersebut.
Dalam surat tertanggal 1 Maret 2026, HMI tak hanya membalas kritik. Mereka mendesak pimpinan dan Dewan Kehormatan DPRD Pangkep menegur anggotanya. HMI menilai pernyataan UH telah melampaui batas kepatutan dan berpotensi mencederai independensi organisasi mahasiswa.
“Pejabat publik seharusnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, terlebih kepada organisasi kemahasiswaan,” demikian substansi pernyataan yang tertuang dalam dokumen tersebut.
Soal Batas Wewenang
HMI juga menyoroti posisi UH sebagai anggota legislatif. Menurut mereka, kapasitas sebagai wakil rakyat tidak seharusnya digunakan untuk mencampuri urusan internal organisasi. Bagi HMI, perbedaan pandangan adalah hal lumrah, tetapi intervensi kekuasaan terhadap organisasi mahasiswa dinilai sebagai preseden yang tidak sehat dalam demokrasi lokal.
Langkah HMI ini menunjukkan bahwa polemik tak lagi sekadar soal pernyataan, melainkan telah menyentuh isu relasi kuasa antara mahasiswa dan elite politik daerah.
Seret Nama PPP
Menariknya, pernyataan HMI melebar hingga ke ranah kepartaian. Mereka meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengevaluasi bahkan mencopot oknum Ketua PPP Kabupaten Pangkep yang dianggap tak lagi layak memimpin.
Tak berhenti di situ, HMI turut mendesak aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana hibah pemerintah daerah kepada partai politik, khususnya PPP. Meski tidak membeberkan dugaan detail pelanggaran, desakan audit tersebut membuka babak baru dalam dinamika politik lokal.
Isu dana hibah partai politik selama ini memang kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.
Konfirmasi Respons UH melalui media ini menanggapinya.
Saya pantang campuri “urusan dapur” orang lain apalagi suatu organisasi. Ujar UH Singkap pada minggu (1/3/2026).
Pernyataan sikap HMI Cabang Pangkep yang ditandatangani Ketua Umumnya, Fadli Muhammad, menjadi sinyal bahwa organisasi mahasiswa tersebut memilih jalur terbuka dalam merespons kritik politik.
Polemik ini diperkirakan akan terus bergulir, mengingat ia menyentuh tiga lapis sensitif: etika pejabat publik, independensi organisasi mahasiswa, dan tata kelola dana politik di daerah.
