Pribumi.co.id, Pangkep – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Andi Nirawati, melakukan kunjungan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024-2025 di Pulau Balang Lompo, Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kabupaten Pangkep, Sabtu (28/6/2025).
Kehadiran legislator yang membidangi Komisi E itu disambut antusias oleh ratusan warga setempat. Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah persoalan di pulau itu mencuat, mulai dari kebutuhan dermaga, tanggul penahan ombak, hingga fasilitas pendidikan.
Camat Liukang Tuppabiring, Muh Fitri Mubarak, dalam sambutannya menjelaskan, wilayahnya terdiri atas tujuh desa dan dua kelurahan yang tersebar di 14 pulau. Namun, tujuh di antaranya tidak berpenghuni.
“Potensi kami sebenarnya besar, terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Tapi kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, seperti listrik dan dermaga beton di beberapa desa seperti Kapoposang, Sanane, dan Podang-Podang yang belum tersedia. Padahal, keindahan bawah laut di sini luar biasa dan berpotensi untuk wisata,” kata Fitri.
Dalam pertemuan itu, Andi Nirawati menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan jalannya pembangunan.
“Masyarakat harus jadi kontrol pembangunan. Banyak kasus, gedung sekolah baru dibangun belum setahun sudah rusak. Itu terjadi karena kita kurang proaktif mengawasi. Jadi, ayo kita kolaborasi. Aspirasi tidak harus menunggu anggota DPRD datang, bisa juga disampaikan lewat surat atau proposal,” ujarnya.
Dia menegaskan, partisipasi warga sangat penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan.
“Kalau ada rencana pembangunan seperti dermaga atau ada anak-anak yang tidak sekolah, tolong sampaikan. Jangan diam. Kalau masyarakat diam, pembangunan tidak akan jalan,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab, Lurah Mattiro Sompe, H Muh Natsir, menyampaikan kebutuhan tanggul penahan ombak yang selama ini belum terakomodasi.
“Kalau untuk penahan abrasi, tiap tahun ada anggaran. Tapi untuk tanggul penahan ombak, kami harap bisa diperjuangkan ke provinsi,” ujar Natsir.
Warga lainnya, Abdul Muis, mengeluhkan belum adanya gedung laboratorium komputer untuk SDN di pulau itu.
“Saat ini masih menumpang. Mohon dibantu. Selain itu, kami juga butuh tempat pembuangan sampah,” kata Muis.
Permintaan dermaga untuk kapal nelayan juga disuarakan oleh Nursaid.
“Dulu ada dermaga kayu di sisi selatan, tapi sekarang sudah rusak. Kami harap bisa dibangunkan kembali. Kami juga butuh bantuan rakang dan mesin kompresor untuk nelayan,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan itu, Andi Nirawati menjelaskan bahwa DPRD adalah penyambung aspirasi, namun bukan pemegang anggaran.
Meski begitu, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan warga sesuai kewenangannya.
“Memang kita sedang dalam kondisi efisiensi anggaran. Tapi itu tidak boleh membuat kita berhenti berusaha. Untuk SDN, itu memang kewenangan kabupaten, tapi kalau diajukan dalam bentuk proposal, insya Allah akan saya bantu lewat dana pribadi. Untuk kebutuhan lainnya, silakan juga dibuat proposal, nanti saya komunikasikan ke provinsi,” jelasnya.
Andi Nirawati juga mengungkapkan bahwa potensi laut yang selama ini justru banyak dinikmati daerah lain.
“Seperti telur ikan terbang dan lobster, diproduksi di Takalar. Ini disayangkan. Kekayaan laut kita semestinya dikelola sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Pangkep,” katanya.
Andi Nirawati menutup pertemuan dengan pesan kepada camat, lurah, dan seluruh orang tua agar terus mendorong anak-anak mereka untuk giat belajar, tidak hanya pendidikan umum, tetapi juga ilmu agama.
“Anak-anak adalah harapan kita di masa depan. Kalau ada aspirasi yang belum sempat disampaikan, bisa dituangkan dalam surat atau proposal. Silakan hubungi staf saya,” tandas Andi Nirawati.
