Pribumi.co.id, Makassar – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan pentingnya tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel demi mendukung pemerataan pembangunan di tingkat desa.
Hal ini disampaikan Kamrussamad dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (17/4/2025).
Sosialisasi ini turut menghadirkan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono sebagai keynote speaker dan diikuti oleh jajaran kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat se-Kabupaten Maros.
Menurut Kamrussamad, dana desa yang setiap tahun terus meningkat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu instrumen vital dalam mempercepat pembangunan desa dan menekan angka pengangguran.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat transparansi dan pengelolaan dana desa sesuai regulasi. Ini juga menjadi wadah untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme pengawasan oleh BPK dan DPR,” ujar Kamrussamad.
Politisi Partai Gerindra asal Kabupaten Pangkep itu menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan desa dimulai dari proses awal yang matang.
“Kesuksesan pembangunan desa dimulai dari perencanaan yang baik, penganggaran yang tepat, pelaksanaan yang taat aturan, hingga pelaporan yang akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono mengingatkan bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam pemerataan ekonomi, namun pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip good governance.
Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Maros Chaidir Syam, jajaran Forkopimda Kabupaten Maros, para kepala desa, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.
Pemerintah sendiri menargetkan kualitas tata kelola dana desa menjadi prioritas nasional, seiring dengan komitmen untuk membangun desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.
