Pribumi.coid, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Liukang Tangaya (Himalaya) mengadukan pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Kapoposang Bali ke DPRD Pangkep terkait gaji 14 perangkat desa periode Juni-Juli 2024 yang hingga kini belum dibayarkan.
“Kami meminta DPRD Pangkep untuk mendesak Plt Kades Kapoposang Bali segera merealisasikan gaji para staf desa,” ujar Jenderal Lapangan Himalaya, Teri, kepada wartawan di Gedung DPRD Pangkep, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Selasa (18/2/2025).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pangkep, Djajang Andi Abbas, menyatakan pihaknya akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
“Perangkat desa yang belum mendapat gajinya, kita cari tahu dulu, sebab di tahun 2024 itu ada dua Plt, yaitu Plt yang berlangsung sampai Juni 2024 dan Plt yang bertugas sejak Agustus hingga sekarang. Kita perlu memastikan siapa yang seharusnya melakukan pembayaran itu,” ujar Djajang.
Ia juga menegaskan bahwa Inspektorat Pangkep akan dihadirkan dalam rapat kerja guna mendengar keterangan dari kedua Plt terkait titik permasalahan yang menyebabkan keterlambatan gaji.
“Jika sudah jelas, maka pembayaran akan segera dilakukan atau dana dikembalikan ke kas desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Djajang menyayangkan aksi demonstrasi dalam permasalahan ini. Menurutnya, penyelesaian gaji perangkat desa seharusnya dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan.
“Seharusnya ini diselesaikan secara berjenjang, bukan melalui demo. Ini bukan penggajian swasta, tetapi internal pemerintahan yang harus diadukan ke DPMD dan Bupati Pangkep terlebih dahulu,” tegasnya.
Sebelumnya, mahasiswa Himalaya diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Pangkep, Budiamin dari Partai Golkar, didampingi anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Ramli.
Budiamin mendesak DPMD Pangkep untuk memastikan pembayaran gaji perangkat desa dilakukan tepat waktu.
“Pembayaran gaji perangkat desa harus dibayarkan tepat waktu,” tandas Budiamin saat rapat dengar pendapat dengan DPMD Pangkep.
