Pribumi.co.id, Pangkep – Pemerintah Desa Mattiro Walie, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Pulau Samatellu Lompo, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini menjadi forum bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan tahun anggaran 2026 serta daftar usulan (DU) untuk tahun 2027.
Kepala Desa Mattiro Walie, Hamzah, mengatakan Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyusun rencana pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang adalah ajang untuk membahas rencana kegiatan desa. Kami berharap kegiatan ini menghasilkan daftar prioritas berdasarkan kebutuhan dan tepat sasaran,” kata Hamzah dalam sambutannya.
Hamzah juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan tahun sebelumnya serta target pembangunan tahun 2026, antara lain peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, serta perbaikan infrastruktur dasar desa. Ia mengajak masyarakat agar aktif memberi masukan demi kemajuan desa.
Sementara itu, Camat Liukang Tupabbiring Utara, Husni, menegaskan pentingnya memilah usulan kegiatan berdasarkan kewenangan. Menurutnya, kegiatan dengan kebutuhan anggaran besar atau di luar kewenangan desa sebaiknya diajukan melalui Musrenbang tingkat kecamatan.
“Kegiatan yang besar anggarannya dan bukan kewenangan desa lebih baik dibawa ke Musrenbang kecamatan agar bisa dibiayai melalui APBD,” ujar Husni.
Ketua BPD Nurdin menuturkan bahwa pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat melalui pekan aspirasi dan rapat internal BPD sebelum Musrenbang berlangsung.
“Kami telah menyaring dan membahas usulan agar sesuai kebutuhan dan potensi lokal, sehingga program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran, baik dalam bentuk hibah maupun pembangunan lainnya,” katanya.
Musrenbang Desa Mattiro Walie dihadiri oleh camat, kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, perwakilan PKK, Karang Taruna, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, peserta musyawarah menyampaikan berbagai usulan program prioritas, di antaranya penanganan penyakit tuberkulosis (TBC), pengelolaan sampah desa, serta rehabilitasi sarana sekolah dasar. Usulan dengan kebutuhan anggaran besar, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, disepakati akan dimasukkan dalam DU RKP Desa untuk tahun anggaran 2027.
Berdasarkan hasil diskusi, kegiatan prioritas RKP Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi lima bidang, yakni pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana.
Di bidang pemerintahan, desa akan mengadakan pelatihan administrasi bagi ketua RT/RW, digitalisasi pelayanan melalui aplikasi Android, serta pelatihan tata kelola data kependudukan.
Sementara di bidang pembangunan, sejumlah proyek fisik disepakati menjadi prioritas, antara lain perbaikan jalan setapak, pembangunan tanggul pemecah ombak, penambahan dermaga barat, pembangunan WC keluarga, rumah tidak layak huni, pagar pekuburan, serta pengadaan lampu jalan tenaga surya.
Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, desa akan mengadakan pelatihan pemuda Karang Taruna, pelatihan digital marketing produk UMKM, serta kegiatan pembinaan seni budaya lokal dan turnamen olahraga antar dusun.
Bidang pemberdayaan masyarakat difokuskan pada bantuan peralatan nelayan dan usaha kecil, termasuk mesin katinting, genset, sampang fiber, serta pelatihan pemandu wisata bahari. Adapun bidang penanggulangan bencana meliputi pengadaan alat pemadam kebakaran dan logistik darurat menghadapi musim angin barat.
Untuk daftar usulan 2027, masyarakat mengajukan pembangunan pagar sekolah, paving halaman sekolah, pembangunan gedung PAUD, tambahan insentif guru PAUD, pengadaan mobiler posyandu, ambulans desa, serta pemasangan CCTV.
Setelah Musrenbang, tim penyusun RKP Desa akan menyempurnakan rancangan dokumen berdasarkan masukan peserta. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh BPD sebelum ditetapkan melalui peraturan desa.
Pemerintah desa juga berkomitmen melakukan sosialisasi hasil Musrenbang kepada masyarakat melalui papan informasi dan media sosial desa.
Dalam rekomendasinya, peserta Musrenbang menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan, sinkronisasi program dengan prioritas kabupaten dan nasional, serta penguatan data dasar desa untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat.
Selain itu, sektor kesehatan dan lingkungan diharapkan mendapat perhatian lebih, terutama dalam penanganan TBC, stunting, dan pengelolaan sampah. Pendamping desa juga diminta untuk melakukan monitoring bulanan terhadap capaian program.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Hamzah menutup kegiatan.
Musrenbang Desa Mattiro Walie 2025 menghasilkan dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2026 dan Daftar Usulan RKPDes 2027, yang akan menjadi dasar penyusunan APBDes 2026 serta bahan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan mendatang. (Arman/Pribumi)
