Pribumi.co.id, Jakarta – Peneliti media dan politik, Buni Yani, menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai belum merespons aspirasi sebagian elemen masyarakat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai, DPR terkesan pasif dan tidak menunjukkan sikap tegas, meskipun isu pemakzulan mulai disuarakan sejumlah kalangan, termasuk Forum Purnawirawan TNI.
“Rakyat sangat paham, manusia-manusia yang ada di gedung DPR itu adalah manusia politik, yang bisa mempolitikkan apa saja demi kepentingan pribadi dan golongan,” ujar Buni Yani, dikutip pada Minggu (6/7/2025).
Menurut dia, masyarakat saat ini menaruh harapan besar agar para wakil rakyat di Senayan berhenti menjalankan praktik politik transaksional yang mengabaikan persoalan kebangsaan.
Dia menyinggung pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo yang menurutnya tidak berpihak kepada rakyat. “Cukup sudah rakyat 10 tahun berada di bawah pemerintahan yang zalim, yang banyak meminggirkan hak rakyat hingga ke titik paling buruk,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Buni Yani mengingatkan agar DPR tidak bermain dalam arena politik sempit yang hanya memperhitungkan kepentingan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk ketidakadilan.
“Rakyat tidak akan menerima setiap perbuatan yang melawan kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Dia juga menyebut bahwa kondisi saat ini telah memicu kesadaran publik untuk bangkit menghadapi ketidakadilan yang dirasakan sejak lama. “Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang lebih tinggi dari segalanya,” ujar Buni.
Dalam pernyataannya, Buni Yani mengajak para anggota DPR untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Ia berharap lembaga legislatif mampu kembali menjadi kanal aspirasi publik dan pengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan konstitusional.
“Inilah saatnya DPR mencuci dosa masa lalu. Selama ini dikenal sebagai lembaga yang lebih mendengar perintah partai daripada jeritan rakyat yang menderita,” katanya.
Ia pun mengingatkan, jika DPR ingin kembali dipercaya publik, maka keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan menjadi syarat mutlak. “Jika Puan dan para anggota DPR lainnya masih ragu dengan tugas konstitusional mereka, sebaiknya mundur sebelum digeser rakyat bersama Gibran,” ujar Buni Yani.
