Pribumi.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk tim supervisi untuk mengawal proses penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan oleh Kementerian Budaya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim ini merupakan hasil kesepakatan pimpinan DPR usai melakukan konsultasi internal.
“Setelah konsultasi, maka DPR akan membentuk dan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Menurut Dasco, tim tersebut akan terdiri dari anggota Komisi III yang membidangi hukum serta Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Keduanya dipilih karena memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses penulisan sejarah berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
“Tim ini akan bekerja secara profesional untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” jelas Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.
Ia menambahkan, keberadaan tim ini diharapkan dapat memberikan panduan dan masukan yang konstruktif, sekaligus meredam potensi polemik yang mungkin timbul dari proses revisi sejarah nasional tersebut.
“Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Budaya sempat menuai respons beragam dari publik dan kalangan akademisi. Banyak pihak meminta proses tersebut dilakukan secara transparan, melibatkan sejarawan yang kredibel, dan mengedepankan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
