Pribumi.co.id, Pangkep – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, menuai sorotan dari sejumlah warga.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, proses yang seharusnya menjunjung asas demokrasi itu justru berjalan tertutup dan terkesan mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu tokoh pemuda setempat, Irfan Samsir, mengungkapkan kejanggalan dalam mekanisme pemilihan pengurus koperasi.
Dia menyebut bahwa hanya warga yang menerima undangan yang diberikan hak suara dalam musyawarah pembentukan koperasi, sementara sebagian besar warga lainnya yang hadir tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pemilihan.
“Ada yang janggal dari mekanisme pemilihan ini. Banyak tokoh masyarakat yang selama ini diakui perannya justru tidak diundang, sementara ada pula sosok-sosok yang tiba-tiba muncul sebagai ‘tokoh’ dan mendapat undangan,” ujar Irfan kepada Kantor Berita Pribumi, Jumat (30/5/2025).
Lebih lanjut, Irfan menilai metode pemilihan pengurus tidak hanya menyalahi petunjuk pelaksanaan (juklak), tetapi juga sarat kepentingan.
Irfan juga menyebut bahwa sistem yang digunakan justru menutup peluang partisipasi dari berbagai unsur masyarakat yang ingin terlibat dalam kepengurusan koperasi.
“Bagaimana mungkin pengurus koperasi bisa mewakili beragam kelompok, jika pemilihan dilakukan secara bertahap dan tidak serentak? Mulai dari Ketua, lalu Sekretaris, Wakil, dan Bendahara dipilih secara terpisah, satu per satu. Akibatnya, jika Ketua berasal dari satu kelompok, hampir pasti seluruh jabatan lainnya juga akan diisi dari kelompok yang sama,” tandasnya.
Irfan menambahkan, metode pemilihan yang semestinya dapat dihindari itu justru dipaksakan untuk divoting, seolah-olah menjadi kesepakatan bersama.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Pribumi masih berupaya mengonfirmasi pihak Pemerintah Kelurahan Sapuka. (AA)
