Pribumi.co.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep melayangkan kecaman keras terhadap Kepala Desa Marasende yang dinilai tidak menghargai lembaga legislatif karena tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep.
Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadli, menyebut absennya kepala desa sebagai tindakan tidak terpuji yang mencederai etika pejabat publik. Ia menilai, ketidakhadiran dalam forum resmi seperti RDP menunjukkan ketidakpatuhan terhadap mekanisme pemerintahan yang demokratis.
“Ini merupakan tindakan tidak terpuji. Tidak pantas ditiru oleh pejabat lainnya. Apalagi agenda RDP ini membahas hal yang sangat penting, yakni pembangunan di daerah,” ujar Fadli dalam pernyataan resminya, Selasa (8/4/2025).
Fadli mendorong Komisi I DPRD Pangkep untuk mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu opsi yang diajukan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) guna menyelidiki alasan di balik ketidakhadiran kepala desa tersebut.
“DPRD punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Salah satunya membentuk pansus untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.
HMI Pangkep juga mengungkap dugaan adanya proyek desa yang belum selesai atau bahkan fiktif pada tahun anggaran 2024. Fadli menyebut, pekerjaan seperti pembangunan TK/PAUD dan taman bermain yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) diduga belum terealisasi.
“Data yang kami miliki menunjukkan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai atau bahkan fiktif. Ini harus menjadi perhatian serius bagi DPRD, khususnya Komisi I,” tegasnya.
Ia menambahkan, jangan sampai visi dan misi besar Bupati serta Wakil Bupati Pangkep dalam membangun daerah terhambat oleh kelalaian oknum kepala desa.
“Saya yakin setiap pemimpin punya niat besar untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi semua itu bisa pupus kalau ada pejabat di tingkat desa yang lalai menjalankan tanggung jawab,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Marasende belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadirannya dalam RDP tersebut.
