Pribumi.co.id, Jakarta – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terus melemah hingga menembus level Rp 17.200 per Dolar memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku ekonomi.
Meski pelemahan kurs bukan hal baru, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kondisi ini menyimpan risiko besar yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebutkan bahwa angka pelemahan Rupiah bukanlah satu-satunya persoalan. Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, adalah interaksinya dengan struktur fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh.
“Pelemahan tajam Rupiah yang kita saksikan belakangan ini menjadi pemicu utama. Setiap depresiasi akan otomatis memperbesar nilai utang luar negeri dalam Rupiah,” ujar Achmad saat dihubungi wartawan, Senin (7/4/2025) kemarin.
Achmad menggarisbawahi bahwa beban pembayaran utang – baik bunga maupun pokok – kini membengkak, baik di sektor pemerintah maupun korporasi. Hal itu menurutnya, menjadi ancaman nyata terhadap likuiditas dan solvabilitas banyak pihak.
“Ini bukan lagi sekadar risiko teoritis. Ini kenyataan pahit. Utang luar negeri dalam valas, sementara pendapatan mayoritas dalam Rupiah, adalah resep klasik menuju krisis jika kurs terus bergejolak,” jelasnya.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia yang bertahan di level 5,75 persen sejak November 2024.
Menurut Achmad, langkah itu memang dimaksudkan untuk meredam tekanan terhadap Rupiah dan menarik modal asing jangka pendek, namun efeknya terhadap perekonomian domestik tak bisa diabaikan.
“Dalih stabilitas terasa mahal jika kita melihat dampaknya. Bunga tinggi memang bisa menahan capital outflow sesaat, tapi juga mencekik sektor riil dan konsumsi masyarakat,” katanya.
Namun, Achmad tetap menekankan bahwa kebijakan moneter adalah ranah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak variabel global maupun domestik. Ia juga menilai perbedaan strategi antar bank sentral adalah wujud independensi.
“Oleh karena itulah, ada pengambil kebijakan yang tepat dan ada yang tidak. Itu semua bisa diukur dari bagaimana mereka mampu menurunkan laju depresiasi Rupiah secara efektif,” tutupnya.
Kondisi global yang belum pasti dan tekanan eksternal yang terus meningkat, para pengambil kebijakan dituntut untuk lebih gesit dan presisi. Jika tidak, potensi “bom waktu” itu bisa benar-benar meledak, dan dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian nasional.
