Pribumi.co.id, Bulukumba – Bagi sebagian warga Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) bukan sekadar prosedur administratif, tetapi ujian kesabaran.
Keluhan demi keluhan mencuat, menyoroti dugaan birokrasi yang tidak hanya berbelit, tetapi juga diduga dipengaruhi kepentingan pribadi oknum aparat desa.
Salah satu warga, Marni, menyampaikan pengalamannya kepada Kantor Berita Pribumi pada Sabtu (22/02/2025). Ia merasa dirugikan akibat kebijakan yang dinilainya tidak transparan dan menghambat hak masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
Marni mengisahkan, dia telah mengajukan permohonan penerbitan KK sejak Rabu pekan lalu. Namun, proses tersebut justru berujung pada penolakan dengan alasan adiknya, yang masih tercantum dalam KK lama, belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Begitu KTP adiknya diterbitkan, dia kembali mengajukan permohonan pada Kamis, tetapi berkasnya kembali ditolak.
“Menurut informasi dari staf desa, Kepala Desa tidak mau menandatangani surat pengantar KK. Ini sangat kami sayangkan. Pemerintah desa seharusnya melayani masyarakat, bukan malah menghambat,” keluh Marni.
Marni menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai mekanisme pelayanan publik, tetapi juga berpotensi merusak citra pemerintah desa.
Ia menyayangkan sikap yang dianggap arogan dan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas.
“Kami sudah berulang kali mengurus KK hingga tujuh hari berlalu, tetapi belum ada kepastian. Pada Jumat (21/02/2025), saya kembali ke kantor desa sekitar pukul 11.30 Wita untuk menanyakan perkembangan. Namun, staf desa justru mengembalikan dokumen kami karena Kepala Desa tetap enggan menandatangani persetujuan penerbitan KK,” ungkapnya.
Merasa dipersulit, Marni akhirnya mendatangi kantor kecamatan untuk mencari solusi. Namun, ia hanya bertemu dengan Sekretaris Camat tanpa mendapatkan kepastian yang diharapkan.
Marni bersama warga lainnya berharap Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Dia menekankan bahwa jika tidak ada perbaikan dalam pelayanan publik, konflik sosial di masyarakat bisa saja meletus.
“Kami meminta pemerintah daerah mengevaluasi Kepala Desa Singa beserta jajarannya. Jika sikap arogan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa. Jika perlu, copot dari jabatannya,” pungkas Marni.
Hingga berita ini diterbitkan, Pribumi masih berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Singa untuk mendapatkan klarifikasi terkait keluhan warganya. (AA)
