Pribumi.co.id, PANGKEP – Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (IPPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid dua di DPRD Pangkep.
Diketahui, rencana aksi jilid dua ini dipicu lantaran anggota dewan tak menemui demonstran dari IPPM saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pangkep, Jumat (23/8) kemarin.
Kabid Advokasi PP IPPM Pangkep, Wihandi Wiguna mengatakan, aksi jilid dua itu merupakan kelanjutan dari mosi tidak percaya yang disuarakan terhadap DPR RI.
“Upaya keras kami ini untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta isu-isu yang berkembang, terkhusus di Kabupaten Pangkep,” kata Wihandi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/8/2024).
Wihandi juga menyampaikan, pihaknya kecewa lantaran ketidakhadiran anggota DPRD Pangkep dalam aksi sebelumnya.
Menurut Wihandi, tindakan ini mencerminkan sikap abai DPRD terhadap aspirasi masyarakat.
“DPRD Pangkep telah menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menghindar daripada mendengarkan suara rakyat. Ini adalah penghinaan terhadap demokrasi yang seharusnya mereka junjung tinggi,” tegas Wihandi
Ia juga menambahkan, aksi jilid dua nantinya akan membawa tuntutan yang lebih besar dari aksi sebelumnya, hingga DPRD Pangkep menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Kami tidak akan berhenti sampai suara kami didengar. Jika DPRD tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai amanah konstitusi, maka opsi untuk membubarkan DPRD bisa menjadi langkah yang harus dipertimbangkan,” tambah Wihandi.
Wihandi menegaskan, pihaknya memastikan bahwa IPPM Pangkep akan terus berjuang hingga demokrasi yang lebih adil dan transparan terwujud di Indonesia.
“Aksi jilid dua ini diharapkan dapat menjadi titik balik yang membawa perubahan nyata dalam proses demokrasi di Pangkep dan Indonesia,’ tandas Wihandi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Pangkep belum memberikan keterangan resmi perihal rencana aksi jilid dua IPPM tersebut. (**)
