Pribumi.co.id, JAKARTA – Istana Kepresidenan menanggapi kritik dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tanggapan itu disampaikan Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Pak Djarot sebaiknya datang langsung ke IKN. Jika hanya melihat dari jauh, bisa saja informasinya tidak akurat dan menyesatkan. Hati-hati bisa salah paham,” kata Grace kepada wartawan, Kamis, 11 Juli 2024.
Grace menjelaskan bahwa proses pembangunan IKN dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai prosedur.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh infrastruktur, termasuk air minum, kelistrikan, dan akses jalan, siap digunakan untuk acara Upacara 17 Agustus tahun ini.
“Semua persiapan hampir selesai. IKN adalah cerminan wajah Indonesia dan harus dibangun sebaik mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan citra Indonesia,” ujar Grace, yang juga merupakan politikus PSI.
Sebelumnya, Djarot PDIP mengungkapkan keraguannya terhadap kesiapan IKN untuk pemindahan ibu kota dalam waktu dekat.
Menurutnya, banyak hal yang masih belum siap, termasuk infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan jalan.
“Menurut saya, sebaiknya jangan dipaksakan. Sebelumnya dikatakan sudah sangat siap, tetapi ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI pada Selasa, 9 Juli 2024.
“Ini adalah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang terburu-buru, terutama dalam implementasinya,” tambah dia.
Djarot juga memperkirakan bahwa proyek IKN akan melambat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, karena beban anggaran yang besar akan bertentangan dengan program makan bergizi yang direncanakan Prabowo.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk pertama kalinya mengadakan upacara 17 Agustus di IKN.
Awalnya, Jokowi juga menyatakan akan mulai berkantor di IKN bulan ini. Namun, hingga saat ini, infrastruktur di IKN belum sepenuhnya siap.
“Air sudah siap belum? Listrik sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
“Sudah (menerima laporan dari PUPR) tapi belum (siap),” tambah Jokowi.
Terkait rencana pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi tidak ingin memaksakan pengeluaran Keppres sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dewan Khusus Jakarta.
Jokowi akan terus memantau perkembangan di lapangan sebelum mengambil keputusan.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Semua dilihat dari progres lapangannya. Keppresnya bisa sebelum atau setelah Oktober,” pungkas Jokowi.
