Pribumi.co.id, JAKARTA – Kebocoran data dari Pusat Data Nasional (PDN) dinilai memiliki dampak luas pada berbagai aspek di Indonesia.
Terkait insiden itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk bertanggung jawab atas kebijakan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Presiden harus bertanggung jawab terhadap kebijakan Kominfo yang strategis,” ujar Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, melalui unggahannya di akun X miliknya, Selasa (2/7/2024).
Henri menambahkan, kebocoran data PDN dapat membawa berbagai konsekuensi buruk bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa privasi individu warga negara terancam, dengan kemungkinan data kesehatan, keuangan, dan data pribadi lainnya terekspos jika data tersebut diretas.
“Jika data tersebut termasuk yang diretas, ini tentu berbahaya dan sangat merugikan,” ucapnya.
Henri juga menyoroti bahwa data yang bocor dapat digunakan untuk tindakan kriminal, seperti penipuan dengan identitas palsu atau kejahatan siber lainnya. Ini merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial.
Publik yang terlayani dengan buruk karena kacaunya data, serta kebocoran data bisnis dan keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan ilegal, merupakan beberapa dampak negatif yang diungkapkannya.
Kebocoran data juga dinilainya merusak kepercayaan investor asing maupun lokal, yang dapat mengancam penurunan investasi.
Henri menyatakan bahwa untuk memulihkan data dan reputasi pemerintah yang telah rusak membutuhkan biaya besar, yang bisa mencapai ratusan milyar bahkan triliunan rupiah.
“Biaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan data, terlebih jika harus kembali memproses data-data lagi, bisa membutuhkan biaya besar,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebocoran data dapat menimbulkan kejahatan dan kerugian signifikan bagi masyarakat, terutama jika data strategis negara juga ikut bocor.
Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau kelompok tertentu untuk mengancam stabilitas nasional.
Kebocoran data bisa menjadi isu internasional yang mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain, terutama jika data yang bocor mencakup informasi sensitif yang bersifat internasional atau jika pelakunya diidentifikasi berasal dari negara asing.
“Apalagi jika muncul spekulasi kerusakan data yang dimaknai sebagai upaya penghilangan jejak digital terkait adanya kejahatan politik,” imbuhnya.
Henri menekankan bahwa kebocoran data nasional dapat mengakibatkan krisis multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
Dia menyerukan agar Presiden atau minimal Menteri Kominfo bertanggung jawab atas insiden ini.
“Ini adalah pengalaman yang sangat mahal, yang harus diambil tanggung jawabnya oleh Presiden, atau minimal Menteri Kominfo,” ungkapnya.
“Mereka harus mengerti bahwa urusan Kominfo terkait data bukan urusan teknis, tapi persoalan strategis negara,” tambah Henri.
Henri juga menekankan pentingnya membangun pusat data dengan kelembagaan dan tata kelola yang siap, andal, dan aman untuk masa depan.
Kelembagaan pusat data tidak boleh dicampur aduk dengan fungsi regulator pengawas dalam satu unit satuan kerja, melainkan harus menjadi unit terpisah yang benar-benar siap secara teknis dan aman dalam mengelola data nasional.
“Ke depan, Presiden Indonesia yang baru nanti (Pak Prabowo) jika memilih Menteri Kominfo hendaknya mendudukkan orang berdasarkan pertimbangan profesional dan basis kompetensi terhadap sektor yang sangat strategis ini,” harapnya.
“Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, memilih Menteri Kominfo hanya berdasar pertimbangan balas jasa politik, bukan berdasar pertimbangan right man on the right place,” pungkas Henri. (*)
