Oleh : Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
Pribumi. co. id Makassar – Delapan belas tahun adalah usia yang cukup matang bagi sebuah partai politik di Indonesia sebuah medan yang dikenal keras, cair, dan penuh jebakan pragmatisme. Banyak partai lahir dengan gegap gempita, lalu redup sebelum sempat menua. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang resmi berdiri pada 6 Februari 2008, justru mampu bertahan dan tumbuh dalam pusaran kontestasi kekuasaan yang tak pernah benar-benar tenang.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal lamanya usia, melainkan tentang peran: sejauh mana Gerindra ikut merawat demokrasi Indonesia?
Sejak awal, Gerindra memancang identitas sebagai partai nasionalisme-populis. Isu kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi benang merah narasi politiknya. Dalam lanskap demokrasi elektoral yang kerap dipenuhi partai-partai dengan posisi ideologis cair dan serupa, diferensiasi semacam ini memiliki arti penting. Demokrasi yang sehat membutuhkan pilihan yang jelas dan pada titik tertentu, Gerindra berhasil menjaga ciri tersebut.
Fase paling menentukan hadir pada periode 2014–2019, ketika Gerindra memilih berdiri di luar pemerintahan. Di tengah narasi stabilitas dan pembangunan, oposisi sering dicurigai sebagai pengganggu. Padahal, demokrasi tanpa oposisi yang kuat berisiko berubah menjadi sekadar prosedur elektoral tanpa substansi. Dalam periode itu, Gerindra bersama kekuatan politik lain mengisi ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik di parlemen maupun ruang publik. Terlepas dari pro dan kontra gaya politiknya, peran tersebut menegaskan satu hal: demokrasi bukan hanya soal kemenangan pemilu, tetapi juga keseimbangan kekuasaan.
Keputusan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019 memantik perdebatan baru. Kritik muncul: apakah langkah ini melemahkan fungsi kontrol? Pertanyaan itu sah dan perlu dalam demokrasi. Namun politik demokratis juga menuntut kemampuan bernegosiasi dan membaca realitas kebangsaan. Bergabungnya Gerindra ke pemerintahan dapat pula dimaknai sebagai upaya meredam polarisasi politik yang sempat mengeras dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks ini, merawat demokrasi tidak selalu berarti berada di luar kekuasaan, tetapi memastikan stabilitas tetap berjalan dalam koridor konstitusional.
Dari sisi elektoral, Gerindra menunjukkan konsistensi mengikuti pemilu secara berjenjang, dengan perolehan suara yang relatif meningkat. Ini menandakan terjaganya kepercayaan publik mata uang utama dalam demokrasi. Partai yang gagal merawat kepercayaan akan ditinggalkan pemilih. Gerindra, sejauh ini, berhasil membangun basis loyal, terutama di segmen masyarakat yang merasa aspirasinya kerap terpinggirkan oleh arus utama kebijakan ekonomi-politik.
Namun merawat demokrasi tidak berhenti pada elektoral dan stabilitas kekuasaan. Tantangan terbesar justru terletak pada pendalaman demokrasi internal: kaderisasi yang meritokratik, mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka, serta kemampuan merespons generasi muda yang semakin kritis. Demokrasi internal partai adalah fondasi demokrasi nasional. Tanpanya, partai mudah terperangkap dalam personalisasi kekuasaan dan oligarki politik penyakit lama demokrasi Indonesia.
Di usia ke-18, Gerindra berada di persimpangan penting: dari partai yang tumbuh dalam kerasnya kontestasi menuju institusi politik yang ikut menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia. Apakah ia akan berhenti sebagai mesin elektoral, atau berkembang menjadi partai yang matang dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan politik hari ini.
Merawat demokrasi, pada akhirnya, bukan sekadar slogan perayaan usia. Ia adalah kerja panjang menuntut konsistensi, kerendahan hati terhadap kritik, dan keberanian melakukan koreksi. Selama 18 tahun, Gerindra telah menjadi bagian dari denyut demokrasi Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tugas berikutnya adalah memastikan demokrasi tidak hanya dirawat untuk memenangkan pemilu, tetapi dijaga agar tetap hidup, adil, dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.
