Tragedi Laut Pangkep Tewaskan Camat, PKC PMII Sulsel Desak Gubernur Lakukan Perombakan Total Transportasi Laut
Pribumi. co. id Makassar – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem transportasi laut, khususnya layanan penyeberangan menuju pulau-pulau kecil.
Desakan ini disampaikan menyusul kembali terjadinya kecelakaan laut yang menelan korban jiwa. Peristiwa terbaru terjadi di perairan Kabupaten Pangkep, ketika sebuah perahu jolloro yang ditumpangi rombongan Camat Liukang Tupabbiring, Muhammad Fitri Mubarak (53), terbalik di tengah laut. Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, termasuk camat dan seorang bidan desa.
Ketua PKC PMII Sulsel, Ansar Jamundin, menilai kecelakaan ini bukan peristiwa tunggal, melainkan cerminan persoalan sistemik yang terus berulang akibat lemahnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan transportasi laut.
“Kasus di Pangkep ini adalah tragedi berulang. Sangat disesalkan apabila pemerintah masih abai terhadap persoalan mendasar keselamatan transportasi laut, padahal ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Ansar dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Ia menekankan, sebagai provinsi kepulauan dengan ratusan pulau berpenghuni, Sulawesi Selatan seharusnya memiliki sistem transportasi laut yang aman, layak, dan terjangkau. Kondisi aksesibilitas yang buruk, menurutnya, mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Jangan sampai pulau-pulau kecil hanya menjadi angka di peta, tetapi terisolasi dalam kenyataan. Keselamatan warga kepulauan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Ansar juga menyinggung rencana Pemerintah Provinsi Sulsel yang mengembangkan layanan Sea Plane atau pesawat amfibi. Ia mengapresiasi gagasan tersebut, namun menilai program itu masih sebatas rencana dan belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan.
“Sea Plane mungkin bermanfaat, tetapi itu masih sebatas konsep dan hanya melayani titik tertentu. Yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah transportasi laut reguler yang setiap hari digunakan warga pulau,” jelasnya.
PKC PMII Sulsel mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
Melakukan audit keselamatan pelayaran serta menambah armada penyeberangan yang layak dan aman.
Memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan dermaga penunjang di wilayah kepulauan.
Menegakkan aturan keselamatan pelayaran secara tegas dan konsisten.
Menyediakan subsidi atau skema pembiayaan agar transportasi laut yang aman dapat diakses masyarakat.
“Tragedi ini adalah alarm keras. Ketika aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan seperti bidan desa menjadi korban, itu menandakan sistem layanan publik kita masih bermasalah. Kami berharap Gubernur segera mengambil langkah nyata demi terwujudnya Sulsel yang benar-benar terkoneksi dan berkeadilan, baik di daratan maupun di pulau-pulau terpencil,” pungkas Ansar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait desakan PKC PMII Sulsel tersebut. Publik berharap tragedi berulang ini menjadi momentum perbaikan serius dan berkelanjutan terhadap sistem transportasi laut di Sulawesi Selatan.
