Pribumi.co.id, Pangkep — Di tengah dinamika politik dan demokrasi yang terus bergerak, pemahaman masyarakat terhadap konstitusi menjadi kebutuhan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Berangkat dari kesadaran itulah, Andi Muzakkir Aqil, SH, MH, menghadirkan ruang dialog melalui kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang diikuti sekitar 150 peserta di Posko Pemenangan Amal Pangkep, Jalan Matahari, Minggu (8/11/2026).
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan, melainkan ruang untuk membawa pembicaraan tentang negara dan konstitusi lebih dekat kepada masyarakat.
Sarasehan Kebangsaan ini diselenggarakan oleh Andi Muzakkir Aqil, yang dalam pelaksanaannya di Pangkep diwakili oleh Ashabul Kahfi selaku Koordinator Kabupaten (Korkab) Amal Pangkep.
Sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan hadir dan mengikuti jalannya kegiatan. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai kebangsaan dan konstitusi masih memiliki tempat penting di tengah masyarakat.
Mewakili Andi Muzakkir Aqil, Ashabul Kahfi mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami MPR RI bukan hanya sebagai institusi dalam struktur ketatanegaraan, tetapi sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi Indonesia.
“Masyarakat perlu memahami bahwa MPR RI bukan sekadar lembaga negara yang dikenal melalui struktur dan kewenangannya. MPR merupakan rumah kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi serta memastikan nilai-nilai kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Ashabul Kahfi.
Menurutnya, kesadaran terhadap konstitusi tidak seharusnya hanya dimiliki oleh pejabat, penyelenggara negara, atau kalangan akademisi.
Masyarakat, kata dia, memiliki posisi yang tidak kalah penting. Sebab demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Konstitusi tidak boleh hanya dipahami oleh penyelenggara negara. Masyarakat juga harus memahami hak, kewajiban, dan dasar-dasar kehidupan bernegara. Ketika masyarakat memiliki kesadaran konstitusional, maka demokrasi dan kedaulatan rakyat akan semakin kuat,” lanjutnya.
Di titik inilah, kegiatan yang digagas Andi Muzakkir Aqil menemukan relevansinya.
Alih-alih membiarkan pembicaraan mengenai konstitusi hanya berputar di ruang-ruang formal, Sarasehan Kebangsaan tersebut membawa materi ketatanegaraan langsung ke tengah masyarakat.
Peserta diajak memahami posisi MPR RI, fungsi dan kewenangannya, sekaligus melihat bagaimana nilai-nilai konstitusi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan warga negara sehari-hari.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis. Tidak hanya mendengarkan pemaparan, peserta juga diajak membangun kesadaran bahwa menjaga demokrasi bukan semata-mata tugas lembaga negara.
Masyarakat memiliki peran besar untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi dalam kehidupan bersama.
Melalui Sarasehan Kebangsaan tersebut, Andi Muzakkir Aqil tampil dengan pendekatan yang menempatkan pendidikan politik dan pendidikan konstitusi sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan kehidupan bernegara.
Gagasan ini menjadi penting karena demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat pada momentum pemilihan. Demokrasi juga membutuhkan warga yang memahami dasar negara, konstitusi, hak, kewajiban, serta posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Sekitar 150 peserta yang hadir di Pangkep menjadi bagian dari ruang pembelajaran tersebut.
Bagi Andi Muzakkir Aqil, menghadirkan masyarakat dalam ruang-ruang kebangsaan merupakan langkah untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa negara tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang konstitusi, tanggung jawab, dan kedaulatan rakyat.
Sebab bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh institusi yang kokoh, tetapi juga oleh masyarakat yang memahami konstitusinya.
Dan melalui Sarasehan Kebangsaan di Pangkep, gagasan itu kembali ditegaskan:
konstitusi tidak boleh hanya tinggal sebagai teks di atas kertas atau pembicaraan di gedung-gedung negara. Konstitusi harus hidup dalam kesadaran masyarakat, dalam penghormatan terhadap hak dan kewajiban, serta dalam komitmen menjaga kedaulatan rakyat.
